Books

Comming Soon

Articles

Demokrat Bisa Berhentikan As'ad

Demokrat Bisa Berhentikan As'ad

Minggu, 25 Juli 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas - Partai Demokrat seharus- nya bisa langsung memberhentikan anggotanya, As’ad Syam, dari keanggotaan DPR setelah diketa- hui yang bersangkutan divonis empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi. As’ad tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR.

”Makin lama Partai Demokrat membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa mengambil keputusan yang jelas, publik makin mempertanyakan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, Sabtu (24/7).

Seperti diberitakan sebelumnya (Kompas, 23/7), As’ad pada hari Kamis lalu memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memberikan klarifikasi atas putusan kasasi MA yang memvonis dirinya empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Hukuman itu dijatuhkan setelah mantan Bupati Muaro Jambi itu dinyatakan bersalah melakukan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar. Putusan MA itu belum bisa dieksekusi karena Kejaksaan Tinggi Jambi tidak mengetahui keberadaan As’ad sehingga pada 12 Juli memasukkan namanya ke daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Saldi, Partai Demokrat seharusnya proaktif memanggil As’ad begitu mengetahui informasi atas putusan itu. Partai Demokrat seharusnya memberhentikan As’ad dari keanggotaan partai dan berhak menggantinya posisinya di DPR tanpa harus menunggu keputusan BK DPR.

Menurut Saldi, adalah pilihan keliru jika partai politik memberikan tempat bagi orang yang terindikasi korupsi, apalagi yang sudah dinyatakan bersalah. Hal itu karena orang-orang tersebut hanya akan merusak citra partai serta memanfaatkan institusi DPR dan partai untuk memproteksi dirinya dari jerat hukum.

”Memberi tempat bagi orang yang terindikasi korupsi saja itu sudah mencederai perasaan kader-kader yang bersih. Kader yang bersih bisa frustrasi jika orang yang tidak bersih tetap diberi tempat,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua secara terpisah menegaskan, Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi siapa pun anggotanya yang bersalah. Partai Demokrat saat ini tengah menunggu penyelesaian atas upaya hukum yang ditempuh As'ad atas putusan kasasi MA itu serta proses yang tengah berjalan di BK DPR.

DPP Partai Demokrat sendiri akan mengambil sikap setelah melakukan rapat, Senin (26/7), yang salah satu agendanya membahas soal As’ad tersebut.

”Kepengurusan DPP Partai Demokrat ini masih baru terbentuk sekitar dua minggu yang lalu. Ada sejumlah persoalan internal dan eksternal yang harus dibahas dalam rapat pengurus mendatang,” katanya.

Klarifikasi

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir mengatakan, BK DPR belum bisa mengambil keputusan atas kemungkinan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan As’ad.

BK DPR masih memerlukan penjelasan dari MA mengingat pada klarifikasi lalu, As’ad menyebutkan ada kesalahan dalam penomoran putusan kasasi MA.

Selain itu, As’ad juga menyatakan, jaksa kemungkinan melanggar undang-undang dan KUHAP karena menempuh kasasi atas perkaranya yang diputus bebas murni di tingkat pengadilan negeri.

Saat mendatangi Gedung DPR untuk bertemu BK pada Kamis lalu, As’ad lebih banyak tutup mulut. Ketika ditanya wartawan soal keberadaannya saat menjadi DPO dan mengenai kasus yang menimpanya, As'ad hanya hanya menjawab, ”Nanti kapan-kapan saja kita bicara.”

Menurut Nudirman, selain memproses kemungkinan pelanggaran disiplin dan kode etik atas perkara pidananya, BK DPR juga akan usut pelanggaran atas ketidakhadiran As’ad di sidang-sidang DPR. Atas kemungkinan pelanggaran itu, BK DPR juga belum memutuskan karena masih menunggu rekap data kehadiran dan verifikasi ke Fraksi Partai Demokrat. (WHY)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2010/07/25/03353044/Demokrat.Bisa.Berhentikan.Asad

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found

Login