Selama dua hari, 2-3 April, publik menyaksikan bagaimana perebutan kuasa terjadi di Dewan Perwakilan Daerah. Untuk mencapai tujuan meraih kuasa, akal sehat tak lagi menjadi pilihan menyelesaikan masalah. Panggung politik dan ruang sidang yang seharusnya menjadi pentas debat yang penuh keadaban berubah menjadi tontonan kekerasan.
Semua dalil kebenaran tenggelam dalam debat yang lebih banyak bersandar pada adu keras pita suara dan daya tahan urat leher. Kebenaran dalil hukum menjadi mati dan berubah menjadi puing kehancuran. Ujungnya, terpilihnya trio pimpinan senator Senayan dengan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hasil tersebut merupakan titik kulminasi rangkaian krisis panjang yang telah cukup lama mendera DPD.
Bilamana dilacak ke belakang, selama periode anggota DPD tahun 2014-2019, jalan menuju krisis telah dimulai dengan berkembangnya wacana untuk memangkas masa jabatan pimpinan DPD yang semula lima tahun menjadi 2,5 tahun. Sayup-sayup, skenario memangkas masa jabatan pimpinan mulai bergulir sejak 2015 dan menemukan momentum saat dilakukan revisi peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 (Tatib No 1/2014).
Sekalipun terdapat beberapa isu yang diubah dalam Tatib No 1/2014, gagasan terbesar adalah membuat aturan baru yang memungkinkan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun. Karena itu, sulit dibantah, hampir sepanjang 2016, energi DPD terkuras dalam pro-kontra pemotongan masa jabatan 2,5 tahun. Bentangan empirik, anggota DPD terbelah menjadi dua kelompok besar, yaitu barisan pendukung 2,5 tahun dan barisan yang menolak pemotongan masa jabatan pimpinan DPD.
Sebagai sebuah lembaga negara dengan wewenang konstitusional yang berada dalam posisi antara ada dan tiada, tontonan tak menarik dalam proses berebut kuasa sebagai pimpinan kian menenggelamkan keberadaan DPD. Jamak dipahami, lembaga yang dirancang sebagai representasi kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat belum mampu membuktikan signifikansi kehadirannya. Karena itu, peristiwa rebutan pimpinan tersebut sekaligus menghadirkan pertanyaan mendasar terhadap masa depan DPD.
Agenda bidang hukum menjadi salah satu catatan kritis sejumlah kalangan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Catatan kritis itu hadir karena setelah lebih dari dua tahun berada di panggung kekuasaan, pemerintah hanya fokus pada agenda di bidang politik dan bidang ekonomi sehingga terasa mengabaikan agenda lain, termasuk agenda di bidang hukum.
Merespons berbagai kritik tersebut, memasuki tahun ketiga berkuasa, terutama bulan-bulan terakhir 2016, pemerintah mulai menunjukkan perhatian terhadap agenda bidang hukum. Sekalipun belum terhadap semua sisi bidang hukum, Presiden Jokowi memulai dengan pembenahan persoalan regulasi. Bagi Jokowi, pembenahan regulasi diperlukan karena percepatan pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sering sekali terkendala sengkarut regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling tumpang tindih. Ujung-ujungnya, regulasi yang demikian menghadirkan ketidakpastian hukum.
Sebagai bentuk konkret pembenahan ini, upaya melakukan reformasi regulasi menjadi program prioritas pemerintah sepanjang 2017. Tak tanggung-tanggung, semua kementerian/lembaga harus memberikan perhatian utama pada pembenahan regulasi. Untuk memastikan program ini berjalan, Presiden memberi arahan kepada Kantor Staf Presiden, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kementerian Hukum dan HAM menjadi leading sector dalam agenda reformasi regulasi.
Bahkan, sebelum ketiga lembaga tersebut melakukan langkah konkret, sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.000-an regulasi, khususnya produk hukum daerah. Melacak substansi yang ada, pembatalan produk hukum ini masih terbatas pada regulasi investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan perizinan. Pilihan itu tak terlepas dari keinginan pemerintah bahwa regulasi termasuk produk hukum di daerah harus membantu agenda bidang ekonomi.
Setelah melihat gerak pemerintah guna membenahi (baca: reformasi) regulasi, pertanyaan mendasar yang harus diajukan: bagaimana langkah mendasar yang mesti dilakukan agar upaya merampingkan regulasi dilakukan lebih sistemik? Pertanyaan ini menjadi sangat mendasar karena keluhan terhadap regulasi yang tidak terkendali (overregulated) bukan hanya persoalan kekinian saja dan bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia.
SESUAI dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak 2017, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 pun telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 lalu.
Tidak seperti daerah lainnya di Indonesia, sekalipun pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat berhasil mendulang suara terbanyak, keduanya tidak secara otomatis ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Masalahnya, Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI (UU No 29/2007) tidak menganut penentuan pemenang dengan prinsip simplemajority sebagaimana penentuan pemenang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di daerah lain di luar Jakarta.
Dalam hal ini, Pasal 11 ayat (1) UU No 29/2007 menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara KPU Jakarta, pasangan calon nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 937.955 suara (sekitar 17,05%). Selanjutnya, pasangan calon nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 2.364.577 suara (42,99%). Terakhir, pasangan calon nomor pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 2.197.333 suara (39,95%).
Karena tidak terdapat pasangan calon yang meraih suara di atas 50% sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) UU No 29/2007, tahapan pemilihan Gubernur DKI Jakarta berikutnya tunduk kepada ketentuan lain. Dalam hal ini, Pasal 11 ayat (2) UU No 29/2007 menyatakan, bila tidak terdapat pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Merujuk rezim hukum dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No 29/2007 di atas, dua pasangan calon peraih persentase suara terbanyak (Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno) tengah bersiap melanjutkan proses menuju pemilihan putaran kedua.
Melihat perkembangan politik sekitar pemilihan Gubernur DKI Jakarta menuju pemungutan suara putaran pertama lalu, proses menuju putaran kedua sekaligus semakin memperpanjang ketegangan politik di wilayah Ibu Kota. Karena itu, muncul wacana harusnya pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilakukan satu putaran sebagaimana daerah lainnya.
