Oleh Saldi Isra

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Padang Ekspres, 25 Januari 2013

Hari ini, Harian Padang Ekspres genap berusia 14 tahun. Sekiranya dibandingkan dengan harian lain, koran ini masih kalah usia dibandingkan media sejenis di daerah ini. Bahkan, bila dilacak berdasarkan hari kelahirannya, koran ini hadir pada tahun pertama berakhirnya era perkhidmatan  Presiden Soeharto dipanggung kekusaan. Dengan usia itu, koran yang sering disebut dengan Padeks ini dapat dikatakan sebagai produk reformasi.

Dalam suasana merayakan milad yang ke-14 ini, pertanyaan elementer yang pantas dimunculkan : bagaimana melihat dan menjelaskan sosok Padeks di tengah harian lainnya di Sumatra Barat, tepatnya di Padang? Pertanyaan tersebut penting dikemukakan karena, di antara alasannya, Padeks berani mengambil tagline “Koran Nasional dari Sumbar”. Pastinya, dengan tagline itu, Padeks tidak hendak menempatkan yang lain sebagai koran daerah.

 

Tulisan singkat ini dapat dipastikan tidak akan mampu menyigi semua hal di seputar Padeks terutama untuk menjawab pertanyaan di atas. Apalagi, saya tidak mungkin mengikuti dan membaca semua edisi harian ini sejak diterbitkan 14 tahun lalu. Bahkan, jujur saja, saya membaca Padeks dalam edisi yang sangat terbatas. Meskipun berada dalam keterbatasan, tidak ada alasan menolak ajakan untuk berbagi pandangan dengan pembaca pada hari ulang tahun Padeks ini. 

 

Apresiasi

Meskipun ditempatkan sebagai sebuah koran baru, bila dilihat dari posisinya sebagai bagian dari kelompok Jawa Pos Media Group, kehadiran Padeks tidak dapat dikatakan baru sama sekali. Bagaimanapun, keberadaan dalam kelompok salah satu raksasa media tersebut menjadi semacam garansi untuk bertahan lebih lama. Kondisi demikian tentu berbeda dengan, misalnya, kehadiran koran Mimbar Minang. Meskipun sempat moncer di awal kehadirannya, Mimbar Minang menghadapi kenyataan pahit di tengah persaingan bisnis media cetak.

Sebagai koran baru, Padeks memang hadir dengan semangat baru dan ditambah lagi dengan embel-embel lahir di era baru pula, era reformasi. Apresiasi terbesar yang pantas diberikan adalah terbukanya kesempatan berkarir bagi banyak generasi muda dalam dunia media. Dalam posisi itu, Padeks memberi ruang dan kesempatan besar kepada anak-anak muda daerah ini untuk menjadi wartawan, koresponden, dan berbagai bentuk pekerjaan lain di dunia media cetak.

Tidak hanya sebagai pekerja media, Padeks pun memberi ruang munculnya pemikir muda dalam berbagai bidang ilmu untuk menghiasi berbagai rubrik yang tersedia. Dengan ruang itu, misalnya, muncullah sejumlah pengamat sosial, politik, dan hukum baru dari di daerah ini. Dalam banyak peristiwa, Padeks menjadikan mereka sebagai narasumber untuk merespon perkembangan yang terjadi. Bahkan, begitu seringnya mereka muncul menanggapi perkembangan yang terjadi, di antara mereka berkembang menjadi “intelektual selebriti”.

Lebih jauh dari sekadar pengamat, Padeks juga memberi ruang bagi generasi muda “berceloteh” melalui rubrik “Teras Opini” dan “Opini” menyumbangkan berbagai pemikiran dan kritik terhadap berbagai persolan yang muncul di sekitar kita. Melalui rubrik ini, misalnya, dari Fakultas Hukum Unand saya muncul nama-nama baru seperti Feri Amsari, Charles Simabura, Suharizal, Hengki Andora dan Khairul Fahmi. Bahkan, rubrik Opini menjadi ajang adu kemampuan dan olah pikir bagi sejumlah peserta magang (biasanya menggunakan status peneliti muda) di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand.

Dengan posisi seperti itu, bagi generasi muda, Padeks menjadi salah satu media yang memberi ruang munculnya generasi baru. Dalam konteks itu, generasi baru yang memilih jalur baru untuk berkembang dengan bantuan media cetak, terbangun hubungan yang saling membutuhkan. Karenanya, apresiasi khusus harus diberikan kepada Padeks yang tak pernah merasa ragu untuk memunculkan generasi baru guna menghiasi wacana publik.

Terjebak

Sekalipun sebuah koran yang lahir di era reformasi, dalam banyak hal, Padeks tidak mampu menampilkan diri berbeda dengan koran yang lain. Salah satu catatan kritis saya, Padeks juga lebih banyak tampil sebagai koran “juru bicara pemerintah”. Sekiranya dilakukan pelacakan isi berita secara lebih komprehensif, secara umum akan kelihatan bahwa Padeks hadir ibarat buletin pemerintah daerah. Saya memang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menjelaskan gambaran ini. Namun sebagai salah seorang pembaca Padeks, saya merasakan model seperti ini sulit menempatkan media pada posisi yang independen.

Gambaran di atas semakin diperparah dengan fakta banyaknya berita kegiatan kepala daerah yang muncul sebagai berita-berita penting. Dengan model pemilihan kepala daerah saat ini, tidaklah terlalu berlebih untuk memaknai pola pemberitaan seperti itu menjadikan koran sebagai media kampanye mereka yang sedang berada di orbit kekuasaan. Dengan pola seperti ini, pertanyaan kritisnya: apa bedanya koran dengan berita advetorial yang muncul di berbagai media cetak?

Bagi pembaca setia Padeks mungkin masih menyimpan halaman depan harian ini yang memuat hampir setengah halaman acara “islah” Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dengan politisi Partai Amanat Nasional Mohammad Ichlas El Qudsi (Michel). Apa yang bisa dibaca dengan pemuatan gambar yang itu? Dalam batas penalaran yang wajar, pemunculan gambar dalam ukuran tersebut sulit diterima akal sehat. Satu-satunya alasan yang dapat membenarkannya, Dahlan Iskan adalah orang maha-penting di Jawa Pos Group dan Michel memerlukan media untuk memulihkan namanya yang pernah dilaporkan Dahlan ke BK DPR. Lalu, kelirukah bila pembaca memaknai gambar tersebut sebagai bukan merupakan bentuk lain dari kampanye?

Dalam banyak pemberitaan, kemunculan berita sebagai berita kampanye menjadi sulit dihindari karena acapkali, dalam hari yang sama, gambar seorang pejabat (terutama kepala daerah) muncul beberapa kali. Jikalau memang mau berkembang menjadi sebuah media yang mencerdaskan,  koran (termasuk Padeks) harus jeli melihat persoalan ini. Tambah lagi, Padeks acapkali menurunkan gambar kegiatan tokoh-tokoh tertentu (termasuk para politisi dan kepala daerah) satu halaman penuh. Apabila diletakkan dalam agenda pemilu, biasanya, semakin dekat dengan agenda pemilu (baik kepala daerah maupun anggota legislatif) akan semakin banyak halaman yang “dibeli” untuk gambar-gambar serupa.

Yang mungkin tidak disadari sepenuhnya, bagi pelanggan, banyaknya halaman yang tersita akan mengurangi hak mereka mendapatkan informasi lain yang lebih diperlukan. Tambah lagi, halaman akan kian berkurang dengan adanya iklan. Nah, kalau kondisi ini tidak hendak diperbaiki, untuk apa membuang uang menjadi pelanggan tetap sebuah koran. Bagaimanapun, jika memang memiliki komitmen untuk mendorong pencerdasan kehidupan masyarakat, media (termasuk koran) harus mau dan berani keluar dari penyakit tersebut yang telah sangat lama menjebak media di negeri ini.

Lebih Padek

Saya tidak ingin mempersoalkan tagline “Koran Nasional dari Sumbar” yang telah dipilih Padeks. Namun yang mesti dipersoalkan, bagaimana Padeks menurunkan tagline tersebut ke dalam substansi pemberitaan. Sejauh ini, Padeks belum mampu menentukan garis demarkasi yang jelas antara berita nasional dan berita daerah. Saya percaya, masalah ini tidak hanya menjadi persoalan Padeks saja. Banyak koran yang terbit di daerah (termasuk juga yang di luar Sumbar) sulit menentukan garis demarkasi tersebut.

Namun demikian, sebagai koran yang memilih tagline “Koran Nasional dari Sumbar”, Padeks memiliki tugas yang jauh lebih berat. Dengan tagline itu, dalam pemahaman saya, Padeks bertanggung jawab mengangkat berita-berita dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di daerah menjadi isu nasional. Kalau hanya memberikan porsi kepada berita-berita nasional di Padeks, bukankah cukup berlangganan dengan koran-koran Jakarta yang beredar juga di daerah kita. Kiranya, paska peringatan 14 tahun hari ini, menentukan batas demarkasi tersebut akan menjadi diskusi serius di internal Padeks.

Catatan berikutnya, saya belum melihat Padeks menentukan secara tajam apa yang sesungguhnya menjadi rubrik andalan koran ini. Sejauh yang saya ketahui, betapapun kuat dan berpengaruhnya sebuah media (termasuk koran), pasti tidak akan mampu menjadikan semua rubrik sebagai andalan. Koran sebesar dan sekuat Kompas, misalnya, tetap saja memilih rubrik tertentu sebagai andalan.  Selain itu, untuk mempertahankan kesetian dan image pelanggan, pada hari-hari tertentu Kompas muncul dengan rubrik dan halaman tambahan.

Untuk menjadi lebih padek, sudah saatnya Padeks menentukan secara jelas apa yang menjadi rubrik andalan koran ini. Tentu saja, Padeks tidak perlu menyampaikannya kepada pelanggan bahwa rubrik tertentu adalah rubrik andalan mereka. Salah satu alasan mendasar menentukan rubrik andalan adalah untuk menentukan armada yang akan menangani rubrik tersebut. Secara logis, kalau koran sudah menentukan rubrik andalan, maka koran tersebut akan menempatkan orang-orang dengan kualifikasi tertentu sebagai penjaga gawang rubrik tersebut.

Usulan lain untuk menjadikan Padeks lebih padek, koran ini harus mampu dan berani melakukan pembatasan terhadap para penulis mereka yang selama ini telah berpartisipasi mengisi rubrik “Teras Utama” dan “Opini” . Pembatasan yang saya maksudkan di sini bukan membatasi siapa yang akan menulis, tetapi lebih pada pembatasan jumlah tulisan. Dalam soal ini, akan menjadi lebih baik jika seorang penulis tidak berturut-turut menulis pada kedua rubrik ini. Misalnya, penulis langganan Padeks hanya diperkenankan menulis paling banyak dua kali dalam sebulan. Selain untuk mencegah kebosanan, pembatasan ini diperlukan agar sang penulis tidak berubah menjadi pabrik tulisan.

Sekali lagi, mencontoh rubrik Opini Kompas,  dalam situasi normal, harian ibukota ini tidak pernah memberikan kesempatan kepada para penulis mereka untuk dimuat tulisannya satu kali dalam satu minggu. Telah menjadi pengetahuan umum bagi para penulis Kompas, apabila tulisan mereka dimuat hari ini, maka paling cepat tulisan mereka akan dimuat lagi tiga minggu kemudian. Artinya, seorang penulis hanya memiliki kesempatan muncul di Opini hanya sekali dalam tiga minggu. Kalau mau memilih pola ini, Padeks harus memiliki stok penulis yang cukup. Untuk memiliki stok yang cukup, media harus mampu memberi penghargaan yang layak.

Selain soal pembatasan, yang saya lihat agak lemah selama ini adalah memberikan kesempatan pemuatan tulisan kepada orang yang tepat. Dalam bidang hukum, misalnya, saya pernah membaca tulisan yang ditulis oleh penulis yang tidak berlatar belakang hukum. Karena tidak paham, banyak terdapat beberapa substansi tulisan yang tidak tepat. Bila ingin ketat, benar saja yang ditulis, seharusnya Redaktur Opini tidak memuat tulisan tersebut. Apalagi, kalau tulisan yang dibuat banyak yang keliru. Untuk itu, sebaiknya Redaktur Opini dijaga oleh mereka yang lebih senior dan sebaiknya tidak satu orang.

Masih dalam soal rubrik Opini, jamak diketahui, rubrik ini bukan diperuntukkan bagi kalangan internal sebuah media. Sekiranya ada dari internal yang memiliki kemampuan dan pengalaman luar biasa untuk menulis, biasanya disediakan kolom khusus yang dimuat pada hari-hari tertentu. Sejauh ini, Padeks telah melakukan ini dengan, misalnya, memberi kolom khusus bagi Sutan Zaili Asril (via Kolom Cucu Magek Dirih). Namun sayangnya, Padeks masih memberikan ruang bagi Sutan Zaili Asril untuk menulis di rubrik “Teras Utama” dan “Opini”.  Tidak ada yang salah, tetapi tidak elok bila kalangan internal “menguasai” banyak ruang di medianya sendiri.

Terakhir, untuk membuat Padeks lebih padek, koran ini harus mulai merangkul nara-sumber dari berbagai disiplin ilmu dengan keahlian yang spesifik. Dengan membangun relasi yang baik, mereka dapat dijadikan sebagai narasumber tetap Padeks dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan orang yang memiliki keahlian khusus, Padeks tidak akan keliru untuk menyebut mereka sebagai pakar dalam isi berita. Selain itu, mereka dapat juga dijadikan sebagai narasumber untuk diskusi internal Padeks.

Sebagai bagian dari keinginan untuk membangun koran yang profesional, sebenarnya usul ini telah pula sampaikan kepada koran yang lain di daerah ini. Sayangnya, gagasan ini belum direspon secara memadai.  Saya percaya, semakin kredibel narasumber yang bicara akan semakin kredibel pula sebuah koran di mata pelanggan. Jika memang ada keinginan ke arah ini, merangkul narasumber dengan kategori pakar tidak memerlukan biaya mahal. Sebagai bentuk penghargaan, bisa saja, yang berkenan menjadi narasumber tetap cukup memberikan mereka berlangganan gratis Padeks.

Sebetulnya, masih banyak gagasan yang bisa digagas untuk menjadikan Padeks sebagai koran yang benar-benar padek dalam substansi. Namun semua itu hanya mungkin terwujud kalau ada keinginan besar untuk berubah ke arah yang lebih baik. Namun terlepas dari itu semua, kita pantas mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-14 bagi Padang Ekspres. Harapan banyak orang, dalam perjalanan ke depan Padang Ekspres semakin baik dan cita-cita besar untuk mewujudkan “Koran Nasional dari Sumbar” menjadi kenyataan dan Padeks benar-benar padek adanya. Semoga...