Majalah Tarbawi, Edisi 79 Th. 5/Muharram 1425 H/04 Maret 2004.


Kasasi Akbar dan Senyum Para Koruptor

Oleh Saldi Isra

(Direktur Eksekutif Pusat Hukum Wilayah Barat

dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Anda kaget dengan diterimanya kasasi Akbar Tandjung? Kalau ya, berarti Anda tidak terlalu paham dengan dunia peradilan Indonesia. Semestinya, Anda baru kaget, kalau Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Akbar. Yang harus dipahami, MA tidak akan mampu membumikan prinsip equality before the law terhadap kasus yang menyangkut pejabat negara yang sedang berkuasa.

Lihat saja apa yang terjadi dalam sidang majelis kasasi Akbar (12/04), MA secara terbuka mengobok-obok prinsip setiap orang sama di hadapan hukum. Sejak semula Akbar, Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang sudah dinyatakan sama-sama terlibat dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Tetapi kemudian, dengan prinsip unequality before the law kesalahan hanya ditimpakan kepada Dadang dan Winfried. Sementara Akbar, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan korupsi.

Mencermati pertimbangan majelis hakim kasasi, setidaknya ada tiga alasan yang membedakan nasib Akbar dengan Dadang dan Winfried. Pertama, Akbar tidak terbukti menguntungkan diri sendiri dan ikut menikmati bagian dari dana Bulog sebanyak Rp. 40 milyar. Kedua, perbuatan Akbar mengandung pertanggungan jawab jabatan, bukan pertanggungan jawab individu sebagaimana berlaku dalam prinsip hukum pidana. Ketiga, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan tugas dari perintah atasan atau pejabat berwenang maka bisa dilepaskan dari hukum.

Karena alasan-alasan itu, MA menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (dan Pengadilan Tinggi Jakarta) yang menyatakan bahwa Akbar Tandjung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 43A UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 KUHP.

Polarisasi wacana pasca-kasasi Akbar, pada salah satu sisi, lolosnya Akbar karena kelemahan dalam penyusunan dakwaan. Penuntut umum gagal membongkar adanya abuse of power dan penyalahgunaan diskresi dalam kasus dana non-bugeter Bulog. Sementara di sisi lain, MA tidak punya keinginan, keberanian dan keberpihakan menjadi avant-garde perang melawan korupsi. Mayoritas majelis hakim kasasi terperangkap dalam konservatisme, mencari-cari alasan untuk membebaskan Akbar.

Bagi saya, terlalu berlebihan kalau semua kesalahan ditimpakan kepada pihak kejaksaan. Bisa saja, surat dakwaan tidak meng-cover semua peristiwa dalam penyelewengan dana non-bugeter Bulog. Tetapi, tidak cukup kuat pula alasan untuk menilai bahwa dakwaan penuntut umum kabur (obscuur libel). Buktinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta menerima dakwaan jaksa dengan menyatakan Akbar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan korupsi.

Dengan posisi demikian, semestinya, hasil kasasi Akbar harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang mengitari MA dan majelis hakim kasasi.

Pertama, relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Posisi hakim agung bersentuhan langsung dengan kekuasaan di luar yudikatif. Misalnya, untuk menjadi hakim agung, seseorang harus melewati proses politik di lembaga legislatif. Apalagi, sejak reformasi ada mekanisme politik yang harus dilewati untuk menjadi hakim agung yaitu proses fit and propert test di DPR. Jamak diketahui, dalam fit and propert test, kemampuan tidak menjadi faktor dominan. Menjadi hakim agung sangat ditentukan oleh dukungan partai politik.

Dalam konteks itu, tentu tidak mungkin melepaskan Akbar dari Partai Golkar yang mempunyai posisi menentukan di DPR. Bukan tidak mungkin, ada di antara majelis hakim kasasi yang terikat “perjanjian” dengan Partai Golkar. Relasi kekuasaan itu semakin kental, meminjam pendapat Bambang Widjojanto (Media Indonesia, 13/02) MA diduga bermain mata dengan partai politik berkaitan dengan revisi UU MA dalam dua isu penting yaitu penambahan jumlah wakil ketua MA dan masa usia pensiun. Bukan tidak mungkin, wakil ketua MA akan berasal dari majelis hakim kasasi.

Kedua, komitmen pemberantasan korupsi. Secara jujur harus diakui, mayoritas majelis hakim kasasi tidak punya komitmen dan rekor memberantas korupsi. Parman Suparman, misalnya, ketika mengikuti fit and propert test calon wakil ketua MA, tidak memperlihatkan sama sekali komitmen pemberantasan korupsi. Semua calon wakil ketua (juga calon ketua) MA hanya berkutat pada konsep menciptakan kekuasaan kehakiman merdeka (lihat LeIP, 2002, Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA).

Tidak hanya itu, Paus Effendi Lotulung (ketua majelis hakim kasasi) dan Arbijoto adalah hakim agung yang mengabulkan permohohan keberatan judicial review terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Berdasarkan hasil judicial review itu, TGPTPK dibubarkan. Ujungnya, hakim agung Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap bebas dari kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Endin Wahyudin.

Ketiga, mayoritas majelis hakim kasasi mempunyai latar belakang hukum administrasi negara. Padahal, hakim-hakim yang menangani korupsi --terutama kasus korupsi yang bersentuhan dengan kekuasaan-- haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan extra-ordinary dalam memahami seluk-beluk korupsi. Alasannya, pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai kemampuan extra-ordinary untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat dengan jabatannya.

Bagaimana efek domino hasil kasasi Akbar terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini?

Sebagai salah satu amanat istimewa era reformasi, semestinya pemberantasan korupsi menjadi agenda konkret yang tidak hanya sekedar wacana. Praktik korupsi sudah menggurita dari waktu ke waktu, baik kualitas maupun kuantitas, memasuki sendi-sendi kehidupan bernegara. Sayangnya, konkretisasi pemberantasan korupsi tidak mampu diimplikasikan dengan serius oleh MA. Yang dirasakan, MA tidak menjadi tempat yang ditakuti oleh para koruptor.

Dalam konteks itu, dapat dipastikan, hasil kasasi Akbar menjadi khabar buruk pemberantasan korupsi. Putusan kasasi akan menjadi acuan bagi hakim-hakim yang sedang menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh ratusan anggota DPRD di berbagai daerah di Indonesia. Sadar atau tidak, hasil kasasi Akbar akan mendorong meluasnya praktik korupsi. Pada salah satu sisi, bagi hakim yang berpotensi memperdagangkan perkara, putusan majelis hakim kasasi akan dijadikan jurisprudensi untuk membebaskan para koruptor. Sementara di sisi lain, pejabat akan semakin lancang mencoleng uang negara dengan alasan menjalankan perintah atasan.

Yang pasti, keadaan ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Untuk mencegahnya, publik harus cerdas menentukan pilihan dalam pemilihan umum mendatang. Ini waktu  memberikan kepercayaan kepada kekuatan politik yang punya komitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, negeri ini ditenggelamkan oleh para koruptor.

Senyum para koruptor harus dihentikan.