Kompas 01 April 2003

Pertarungan Para Koruptor?

Oleh Saldi Isra

(Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat

dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Sepanjang pembicaraan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), paling tidak ada tiga pokok persoalan yang paling mengemuka.

Pertama, adanya keinginan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pembatasan terhadap partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Secara eksplisit, keinginan ini memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) RUU Pemilihan Presiden dan Wapres bahwa usulan pasangan capres dan cawapres hanya dapat dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPR yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 20%.

Dilihat dari konteks konstitusi, segala upaya yang mencoba mengaitkan peluang untuk dapat mencalonkan seseorang menjadi capres dan wapres dengan hasil pemilihan anggota DPR adalah pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya membatasi antara papol peserta pemilu dengan parpol bukan peserta pemilu. Prinsipnya, jika sebuah parpol sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu, maka parpol yang bersangkutan dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres.

Kedua, adanya keinginan untuk melakukan proses seleksi bakal capres dan cawapres di tingkat internal parpol. Misalnya, untuk mendapatkan kandidat terbaik Partai Golkar akan melakukan agenda khusus berbentuk Konvensi Nasional. Berdasarkan penjelasan dari beberapa orang fungsionaris partai berlambang pohon beringin ini, konvensi nasional bertujuan untuk mendapatkan the best possible candidate. Untuk ini, Partai Golkar tidak hanya memberikan kesempatan kepada kader sendiri (internal) tetapi juga akan membuka ruang munculnya kandidat capres dan cawapres yang bukan kader (eksternal) Partai Golkar.

Ketiga, berkembangnya keinginan memperketat persyaratan seseorang untuk dapat diajukan menjadi capres dan cawapres. Yang ingin diperketat adalah persyaratan jenjang pendidikan. Ini terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 huruf j RUU bahwa capres dan cawapres berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat. Beberapa fraksi DPR menilai bahwa pendidikan SLTA atau yang sederajat sudah tidak layak lagi untuk menjadi menjadi syarat seorang capres dan cawapres.

***

Adanya keinginan untuk meningkatkan syarat jenjang pendidikan lebih merupakan upaya strategis beberapa fraksi untuk ‘melawan’ quota 20% pengusulan capres dan cawapres. Fraksi-fraksi yang tidak menerima persyaratan quota suara berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif melihat bahwa menaikkan syarat pendidikan merupakan salah satu cara untuk melakukan bargaining dengan kekuatan pendukung quota 20%.

Sebenarnya, untuk mendapatkan capres dan cawapres tidak perlu ada upaya untuk menambah persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal. Apalagi, persyaratan itu tidak sejalan dengan semangat pemilihan langsung yang memberi otoritas kepada rakyat untuk menetukan pilihan. Rakyat harus diberi peluang untuk memilih presiden dan wapres tanpa harus terikat dengan qouta suara hasil pemilihan legislatif atau tanpa terikat dengan ketinggian jenjang pendidikan.

Hal mendasar yang harus diperhatikan, penambahan-penambahan syarat jangan sampai bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Ini menjadi penting karena Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 hanya menentukan bahwa capres dan cawapres (1) warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, (2) tidak pernah mengkhianati negara, serta (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres.

Terkait dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 di atas, ada beberapa persyaratan yang terdapat dalam Pasal 6 RUU Pemilihan Presiden dan Wapres yang harus dipertimbangkan kembali.

Pertama, Pasal 6 huruf a menentukan warga negara Republik Indonesia sejak kelahirannya, asli, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Yang perlu dicermati dari persyaratan ini adalah munculnya kata ‘asli’. Apakah kata asli bermakna ‘orang Indonesia asli’? Kalau ini benar, berarti persyaratan ini hendak menghidupkan kembali Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum dilakukan amndemen bahwa presiden adalah orang Indonesia asli.

Kedua, adanya persyaratan bahwa capres dan cawapres berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Karena persyaratan umur ini tidak ditegaskan di dalam konstitusi, batasan umur yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf g membuka ruang untuk digugat dan dipertanyakan lebih jauh. Misalnya, yang menjadi pertanyaan, mengapa umur yang dipilih 40 tahun? Apakah generasi muda yang berumur di bawah 40 tahun tidak berkebolehan untuk menjadi capres dan cawapres?

Di beberapa negara, batasan usia untuk dapat diajukan sebagai sebagai capres dan cawapres ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Misalnya, untuk menjadi capres dan wapres di Amerika Serikat (AS) dipersyaratakan berumur sekurang-kurangnya 35 tahun. Batasan umur ini secara eksplisit dinyatakan dalam Article Two Section One Point 4 Konstitusi AS neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained to the age of thirty-five years.

Ketiga, munculnya beberapa persyaratan yang tidak terukur. Misalnya Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh capres dan cawapres, kesemuanya harus dibuktikan sebagai bahan pelengkap sebelum dicalonkan. Persoalannya, bagaimana membuktikan bahwa seorang kandidat bertaqwa, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi. Karena tidak mungkin dibuktikan secara akurat, mengapa tidak dihilangkan saja untuk menghindari perdebatan (debatable).

***

Sebenarnya, yang paling mendesak, kalau memang ingin mendapat kandidat yang lebih baik harus dipertimbangkan untuk menambah persyaratan lain, yaitu (1) capres dan cawapres tidak pernah terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), (2) melaporkan jumlah harta kekayaanya serta kekayaan keluarga terdekat (seperti anak, saudara), dan (3) melakukan klarifikasi dan pembuktian terbalik secara terbuka kepada publik kalau ada indikasi harta capres/cawapres serta harta keluarga terdekatnya diperoleh dengan cara KKN.

Penambahan persyaratan itu menjadi sangat penting untuk mendukung gerakan pemberantasan praktik KKN. Misalnya, dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sudah disahkan beberapa produk hukum seperti Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih KKN yang diikuti oleh UU Nomor 28/1998, UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap saja tidak mampu mengurangi korupsi. Penyebabnya, kita gagal mendapatkan pemimpin yang satu kata dengan pebuatan dalam memberantas praktik korupsi.

Sejauh ini, selama pembicaraan RUU Pemilihan Presiden dan Wapres belum terlihat upaya ke arah ini. Padahal, negeri ini sudah terancam ambruk oleh para koruptor. Sekiranya persyaratan bersih dan bebas KKN tidak diberlakukan secara ketat kepada capres dan cawapres, bukan tidak mungkin pemilihan presiden dan wapres tahun 2004 akan menjadi ajang pertarungan para koruptor.