Saldi Isra

Perdebatan sekitar rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II lebih terfokus pada isu siapa di antara menteri yang akan diganti. Selain itu, debat juga terkait partai politik yang akan keluar dari barisan koalisi. Sekiranya ada yang keluar, partai politik mana yang akan bergabung memperkuat barisan koalisi.

Apabila dilihat dari kepentingan pragmatis Presiden SBY, semua perdebatan tersebut tentu menarik. Namun, jika diletakkan dalam konteks yang lebih substansial, persoalan utama yang nyaris tidak pernah dibahas dengan serius adalah bagaimana menempatkan secara benar hak prerogatif presiden dalam pengisian dan/atau pergantian kabinet. Selama ini, demi kalkulasi politik jangka pendek, hak prerogatif diabaikan begitu saja.

Bahkan, sekiranya mau jujur, sejak awal periode kedua SBY, hak prerogatif presiden benar-benar kehilangan makna dan kewibawaan sebagai salah satu instrumen pokok dalam desain sistem pemerintahan presidensial. Semua itu terjadi karena cara pikir pragmatis yang lebih mengedepankan membangun stabilitas dengan DPR.

Kini, di tengah upaya perombakan kabinet (reshuffle), salah satu pertanyaan mendasar yang seharusnya dimunculkan: mau dan mampukah Presiden SBY memulihkan kewibawaan hak prerogatif? Bagaimanapun, tanpa kemauan dan kemampuan, hak prerogatif akan selalu digadaikan karena ketakutan menghadapi kekuatan politik di DPR.

 

Pergantian pemain

Ibarat pertandingan sepak bola, jika pelatih mengganti seorang pemain, hal itu tidak selalu berarti bahwa pemain yang diganti mengalami persoalan dengan stamina. Boleh jadi, penggantian dilakukan karena pemain tersebut dinilai tidak cakap menjalankan instruksi yang didesain sang pelatih. Tidak tertutup pula, penggantian pemain dilakukan karena pelatih ingin menerapkan pola permainan baru guna memenangi pertandingan.

Apabila rotasi dalam dunia sepak bola tersebut diletakkan dalam konteks perombakan kabinet, langkah Presiden mengganti menteri seharusnya dijelaskan dengan basis argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan diperlukan agar tak timbul kesan bahwa langkah tersebut hanya sebatas manuver semu guna meneguhkan kembali dukungan partai politik pendukung koalisi.

Berkaca dari pengalaman kepemimpinan Presiden SBY, kesan demikian sulit dihindarkan. Misalnya ketika periode pertama, dalam waktu hanya sekitar 14 bulan Presiden SBY merombak kabinet. Setelah itu, hanya berjarak sekitar 18 bulan, kembali kabinet dirombak. Tak tanggung-tanggung, SBY memberhentikan empat menteri dan satu pejabat setingkat menteri serta merotasi dua posisi menteri.

Meskipun telah dilakukan dua kali, tak pernah ada penjelasan tentang argumentasi sesungguhnya di belakang perombakan kabinet. Sedikit dapat dilacak, sayup-sayup beredar kabar, alasan utama perombakan jilid pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I karena lemahnya koordinasi antarpemerintah. Kabar demikian lebih merupakan perkiraan karena perombakan jilid pertama KIB I lebih terfokus jabatan menteri koordinator.

Namun, alasan perombakan jilid kedua KIB I sulit ditelusuri karena jabatan menteri yang diganti tidak berada pada satu bidang tertentu. Oleh karena itu, muncul pertanyaan: mengapa perombakan kabinet tak dilakukan dalam basis argumentasi yang jelas? Oleh karena itu, sulit dibantah, perombakan kabinet bukan merupakan manuver semu untuk meneguhkan kembali dukungan dari barisan koalisi.

Karena alasan yang tak jelas itu, masuk akal jika anggota kabinet yang diberhentikan harus mencari sendiri alasan pemberhentiannya. Misalnya, banyak pihak masih merasa pemberhentian Menko Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab misterius. Misteri itu kian misterius karena selama menjadi menteri, Alwi Shihab adalah salah seorang anggota kabinet berkinerja di atas rata-rata. Misteri yang sama dapat pula dilacak dari pemberhentian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan KIB II. Karena sulit mendapatkan penjelasan, jangan-jangan, perombakan kabinet mencerminkan kegagalan seorang presiden.

Hak prerogatif

Agar tidak lagi berada dalam selubung misteri, Presiden SBY seharusnya menjelaskan basis argumentasi perombakan kabinet yang akan dilakukan. Meski secara konstitusional menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, pengisian dan perombakan kabinet tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas. Selama ini, Presiden tidak pernah mengemukakan alasan memilih, merotasi, atau memberhentikan seseorang sebagai menteri. Oleh karena itu, hak prerogatif tersebut bergerak dalam ruang yang tanpa makna.

Sebagai hak yang diberikan langsung oleh UUD 1945, perombakan kabinet sekarang harus menjadi momentum untuk memulihkan wibawa hak prerogatif. Cara yang mungkin paling sederhana dilakukan, Presiden harus berbicara langsung kepada publik mengenai urgensi perombakan kabinet. Selain itu, apabila Presiden menandatangani kontrak politik dengan anggota kabinet yang baru, isi kontrak itu sebaiknya dibuka secara luas.

Dengan melakukan langkah yang lebih terbuka, Presiden tak akan mudah ditekan oleh mitra koalisi. Lebih penting lagi, Presiden sedang membangun peradaban baru dalam pengisian kabinet. Bahkan, jauh lebih mendasar dari itu, keterbukaan pengisian kabinet akan menghilangkan kesan bahwa pengisian anggota kabinet seolah-olah menjadi urusan pribadi antara presiden dan calon menteri.

Tak hanya dalam isu keterbukaan, tergerusnya kewibawaan hak prerogatif selama ini disebabkan pula oleh ambisi membangun megakoalisi. Sebagaimana dipahami, untuk mendapat dukungan di lembaga legislatif, Presiden SBY membentuk koalisi dengan cara merangkul sejumlah partai politik di DPR. Secara jujur harus diakui, selama dua tahun berada dalam barisan koalisi dengan kekuatan hampir 76 persen, SBY tidak banyak terbantu. Bahkan, sebagian anggota koalisi justru menggerogoti wibawa pemerintah.

Berkaca pada pengalaman dua tahun KIB II, perombakan kabinet seharusnya dijadikan momentum mengurangi jumlah partai politik dalam barisan koalisi. Tanpa itu, hak prerogatif presiden akan tetap tergadai untuk sebuah alasan yang sulit dipertanggungjawabkan dalam desain sistem presidensial, yaitu dengan alasan membangun stabilitas pemerintah. Ujung dari semua itu, boleh jadi, perombakan kabinet makin meneguhkan kegagalan Presiden SBY memimpin negeri ini.

Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas; Visiting Scholar Gakushuin University, Tokyo

http://cetak.kompas.com/read/2011/10/13/02121338/menggadaikan.hak.prerogatif.