Thursday, 30 December 2010
Gayus HP Tambunan,Nazril Irham, dan Refly Harun merupakan tiga nama
yang pasti begitu akrab dalam jagat hukum kita sepanjang tahun 2010.


Sekalipun ditempatkan sebagai judul,tulisan ini sama sekali tidak
hendak mempersamakan posisi ketiga nama tersebut. Dari perspektif mana
pun, termasuk perspektif hukum, keberadaan mereka sangat berbeda dalam
lintasan jagat hukum kita.Artinya, penempatan Gayus, Ariel, dan Refly
tidak boleh dipersamakan dalam melakukan refleksi ingarbingar dunia
hukum sepanjang tahun 2010. Secara sederhana, Gayus merupakan pegawai
golongan IIIA Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tokoh sentral
skandal rekayasa pajak sejumlah perusahaan besar.

Sementara itu, Nazril Irham (Ariel),seorang penembang kelas atas dunia
tarik suara,muncul dalam "ketenaran" yang berbeda karena tersangkut
skandal video "panas" dengan beberapa aktris papan atas. Adapun Refly
adalah pekerja hukum tata negara dan pemilihan umum, merupakan orang
pertama yang secara terbuka menyuarakan indikasi ketidakberesan di
Mahkamah Konstitusi. Dengan posisi yang berbeda tersebut, tulisan
singkat ini berupaya melakukan refleksi wajah hukum, termasuk
penegakan hukum, tahun 2010. Bagaimanapun, dalam riuh-rendah yang
terjadi, ketiga nama dengan peristiwa yang mengikutinya itu pasti
tidak mampu memotret sepenuhnya wajah hukum negeri ini.Namun, dengan
melacak spektrum yang mengitari ketiganya, pada batas-batas tertentu,
wajah hukum dan penegakan hukum dapat sedikit ditelusuri dari kasus
Gayus,Ariel,dan Refly.

Skandal Gayus

"Nyanyian" eks Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal
Susno Duadji berdenyut keras dan mengguncang jagat hukum kita.Sebagai
seorang pegawai negeri sipil,pada awalnya sulit bagi saya memercayai
seorang pegawai golongan IIIA memiliki harta sekitar Rp100
miliar.Namun setelah skandal ini berkembang lebih jauh,menjadi tidak
begitu sulit memahami mengapa pegawai seperti Gayus mampu memiliki
uang dalam jumlah tersebut.

Bahkan, gelimangan uang Gayus masih kalah jauh dibandingkan kekayaan
mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Bahasyim Assifie. Dalam
konteks penegakan hukum, skandal Gayus menjadi begitu menarik karena
terkait dengan sejumlah nama di lingkungan kepolisian dan kejaksaan.
Dari keterkaitan penegak hukum, Gayus adalah manusia super.Keberadaan
Gayus itu dilihat dari perusahaanperusahaan besar yang pernah
ditanganinya. Bahkan, superioritas Gayus semakin kelihatan ketika
melakukan penyamaran pergi berlibur ke Bali. Sebagaimana diketahui,
guna memuluskan rencana pelesiran ke Bali, Gayus hanya perlu merogoh
sedikit uang yang dimilikinya untuk menyuap petugas di rumah tahanan.

Sampai sejauh ini, ada sejumlah pertanyaan yang dirasakan cukup
mengganjal. Pertama, proses hukum seperti tidak hendak menyentuh
perusahaanperusahaan yang pernah mendapatkan jasa Gayus. Bahkan, lebih
jauh dari itu, tidak kelihatan langkah serius membongkar asalusul dana
Gayus yang sekitar Rp100 miliar. Padahal, pengungkapan secara tuntas
diperlukan untuk melacak jejaring Gayus dengan penegak hukum dan
jejaring di lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, selama
proses hukum berjalan,secara terang-benderang terdapat kecenderungan
bahwa penanganan tindak pidana korupsi ditujukan guna melindungi
pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Setidaknya, hal tersebut dapat dilacak dari upaya mengalihkan rekening
tidak wajar Gayus menjadi kasus ecek-ecek dengan jumlah kerugian uang
negara hanya sekitar setengah miliar rupiah. Bahkan, kemudian terlihat
pula upaya mengalihkan skandal Gayus menjadi sekadar penerimaan
gratifikasi. Ketiga, desakan mengalihkan penanganan skandal Gayus ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlalu begitu saja.Padahal, Pasal
8 ayat (2) UU No 30/2002 secara eksplisit menyatakan bahwa KPK
berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian.

Terkait dengan hal ini, dalam tulisan "(Hilangnya) Asa Memberantas
Korupsi" dikemukakan bahwa melihat kesaktian Gayus dan penyuapan yang
dilakukan selama dalam tahanan,alasan yang dipersyaratkan Pasal 9 UU
No 30/3002 telah terpenuhi (SINDO, 8/12).

Video Panas

Skandal video panas yang menempatkan Ariel sebagai tokoh sentral
dengan beberapa aktris papan atas menjadi menarik karena kemunculannya
mampu menutup sejumlah kasus hukum dan ingarbingar panggung
politik.Makanya terasa wajar bila sejumlah pihak berspekulasi bahwa
skandal ini sengaja dikapitalisasi untuk mengimbangi riuh-rendah
panggung politik.

Padahal, bila dilacak dari awal, video yang sempat beredar luas di
masyarakat tersebut merupakan koleksi pribadi yang berada di wilayah
privat. Terlepas dari benar-tidaknya upaya kapitalisasi tersebut,
setidaknya upaya pengungkapan skandal ini mendapat respons besar di
lingkungan kepolisian. Bahkan, sejumlah petinggi kepolisian beberapa
kali harus menyelenggarakan jumpa pers untuk menjelaskan perkembangan
skandal ini. Bila dibandingkan dengan desakan mengalihkan penyelesaian
skandal Gayus ke KPK,respons polisi jauh lebih terasa dalam skandal
video panas ini. Dalam konteks penegakan hukum, yang paling menarik
adalah bagaimana pengadilan memutuskan skandal ini.Apalagi,Ariel
dijerat dengan tiga undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang
Pornografi,Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Menariknya, dalam skandal ini Ariel didakwa ikut menyebarkan video
porno. Padahal, dari aspek hukum pidana, menurut pakar hukum pidana
Universitas Indonesia Rudy Satrio, Ariel adalah korban (Tempo,
27/12).Jika pandangan Rudy benar,fokus harus digeser kepada pelaku
(termasuk otak) yang menyebarkan video panas itu.

Kejutan Refly

Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Refly
memberikan "kejutan" pengujung tahun bagi Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui tulisan dengan tajuk "MK Masih Bersih?" (Kompas, 25/10), Refly
mengemukakan bahwa mulai ada nada miring terhadap MK. Bahkan, dalam
tulisan yang sama dikemukakan, dia pernah melihat sejumlah uang yang
kata pemiliknya akan diberikan kepada salah seorang hakim
konstitusi.Tidak hanya itu, Refly juga mengemukakan dua cerita yang
substansinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lihat sendiri.
Sebagai sebuah institusi yang dikenal bersih,wajar jika kemudian
muncul reaksi dari MK.Namun berbeda dengan institusi lain,dengan
inisiatif sendiri, MK membentuk tim investigasi guna membuktikan
kebenaran tulisan Refly.

Sesuai dengan batas waktu yang diberikan, tim investigasi (8/12) telah
menyampaikan laporan kepada Ketua MK. Berdasarkan keterangan saksi-
saksi yang diperiksa, tim mengonfirmasi bahwa apa yang ditulis Refly
mengenai "melihat sendiri uang dolar AS senilai Rp1 miliar" benar
adanya.Namun, karena keterbatasan waktu dan tenaga, tim memang tidak
mendalami dua informasi lain yang ditulis Refly.Dua informasi tersebut
telah disampaikan Refly ke KPK ketika diperiksa pada hari Senin lalu
(27/12). Biarlah KPK menguak kebenaran akan informasi tersebut,
termasuk informasi lain yang banyak berseliweran saat tim bekerja.
Publik tinggal menunggu tindak lanjut KPK. Yang menggantung dari
temuan tim, apakah uang yang dilihat Refly tersebut jadi diberikan
atau tidak?

Keterbatasan waktu menjadi penyebab utama untuk menelusuri lebih jauh
apakah uang tersebut diberikan kepada salah seorang hakim atau
tidak.Tim juga belum dapat mengonfirmasi apakah benar telah terjadi
pertemuan antara saksi kunci dan salah seorang hakim konstitusi yang
menyepakati pemberian uang senilai Rp 1 miliar. Penyebabnya, saksi
kunci tidak mau memberikan keterangan. Karenanya, tim mengusulkan MK
membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) guna mendalami benar tidaknya
terjadi pelanggaran kode etik. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat
sejumlah perkembangan menarik sebagai ujung dari kejutan
Refly.Pertama, sebagai institusi, MK tidak lagi dapat mengklaim bersih
100%.

Setidaknya,tim mengindikasikan ada praktik suap yang dilakukan oleh
panitera pengganti dengan pihak yang sedang beperkara. Kedua,MK telah
membentuk panel etik yang merupakan langkah awal menuju pembentukan
MKH guna menindaklanjuti rekomendasi tim. Langkah ini harus diberi
apresiasi karena bila terjadi di lembaga lain, respons seperti itu
bisa menjadi sesuatu yang nyaris tidak mungkin terjadi.Ketiga,mengutip
pandangan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad
Santosa, pengungkap praktik adanya mafia (participant whistle blower)
tidak mendapat perlindungan yang layak dalam sistem hukum Indonesia
(Kompas, 27/12).

Lalu, bagaimana Anda melihat wajah hukum Indonesia dari gambaran
ketiga kejadian tersebut? Terserah Anda menjawabnya.Yang jelas,
perjalanan kita masih panjang untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
(*)

Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur PUSaKO FH Unand, Padang

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372727/