SALDI ISRA
30 Agustus 2010


Tidak terasa, hampir empat bulan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji ditahan. Sepertinya, jenderal polisi bintang tiga itu sedang ditimpa nasib sial dalam upayanya membongkar praktik mafia hukum yang terjadi pada institusinya sendiri. Seperti tengah melawan arus besar, Susno terpental saat berupaya meraih tanah tepi. Dengan dalil yang kemungkinan dicari-cari, tokoh sentral dalam skandal “cicak lawan buaya” ini dijadikan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan suap.



Dalam kurun waktu hampir empat bulan itu, Susno mendapat kesempatan menghirup udara luar tahanan. Kesempatan pertama, ketika hadir dalam pelimpahan kasus dugaan suap PT Sarwah Arwana Lestari di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berikutnya, kehadirannya di Mahkamah Konstitusi dalam sidang permohonan judicial review materi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah kedua kesempatan itu, Susno kembali “menyapa publik” di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi dana pengamanan pemilukada Jawa Barat.

Sebetulnya penetapan Susno menjadi tersangka (dan kemudian ditahan) telah diduga dan tidak begitu mengejutkan. Setidaknya, dengan bergesernya cara pandang publik melihat kehadiran Susno paska skandal “cicak lawan buaya” menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian kalangan di lingkungan Polri. Pergeseran cara pandang publik itu memicu cara tafsir lain kepolisian. Bisa jadi, kemurkaan sejumlah elit polri menjadi sulit dibendung ketika Susno mulai menyingkapkan praktik mafia hukum di kepolisian. Di antara kasus yang dapat dikatakan sensitif yang pernah dibeberkan Susno adalah kasus PT Arwana dan skandal pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. 

Dengan adanya upaya menyentuh praktik mafia hukum tersebut, bagi banyak pihak, membiarkan Susno melanjutkan aksinya potensial membuka semua borok yang terjadi di jajaran kepolisian. Karenanya, dalam berbagai kesempatan, banyak kalangan menilai bahwa perubahan status hukum yang diikuti penahanan menjadi cara paling ampuh membungkam mulut Susno. Meminjam istilah Peneliti Hukum ICW, Febri Diansyah, yang paling disesalkan publik agaknya tertuju pada kesan overprotective-nya kepolisian. Padahal, informasi Susno sangat berharga untuk membongkar kejahatan besar, tetapi sekaligus rentan disalahgunakan dalam praktik mafia hukum.

Dengan cara seperti itu, hampir dapat dipastikan kasus skandal pajak dan suap PT Arwana sulit menyentuh penyelesaian yang tuntas. Padahal publik sedang menunggu arah penyelesaian sejumlah kasus termasuk transaksi keuangan mencurigakan para petinggi Polri yang pernah disampaikan PPATK. Tidak terbantahkan, sebagai seorang perwira polisi yang pernah bertugas di PPATK, Susno pasti punya pengetahuan lebih dari cukup atas transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Karenanya, Susno pasti dipandang sebagai ancaman paling serius yang tidak mungkin dibiarkan bersuara bebas di ruang publik. 

Perlindungan saksi
Ketika Susno berani memberikan keterangan atas sejumlah praktik mafia hukum yang terjadi di institusinya sendiri, resistensi dan perlawanan sistemik menjadi tidak mungkin dielakkan. Meskipun demikian, banyak kalangan merasa optimis banyak keterangan yang Susno masih dapat diproteksi dengan menggunakan konstruksi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No 13/2006). Logikanya sederhana, UU No 13/2006 sengaja dirancang untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang punya niat untuk memberikan keterangan (kesaksian) atas terjadinya tindak pidana.

Logika itu dapat dibaca dalam dasar pertimbangan hadirnya UU No 13/2006 yang menegaskan bahwa dalam proses peradilan pidana keterangan saksi dan/atau penting untuk mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana. Terkait dengan hal itu, pembentuk undang-undang mengakui bahwa penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana. Salah satu penyebabnya, penegak hukum sering kesulitan menghadirkan saksi dan/atau korban karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.    

Sayangnya, niat baik pembentukan UU No 13/2006 seperti tidak berlalu dalam kasus Susno. Keterangan Susno justru “memakan” dirinya sendiri. Buktinya, dia dijadikan tersangka dalam kasus PT Arwana. Kemudian, polisi menggunakan konstruksi Pasal 21 Ayat (1) KUHAP bahwa penahanan atas seorang tersangka dapat dilakukan karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Kejadian itu membuktikan bahwa Pasal 21 Ayat (1) KUHAP itu sengaja menegasikan perlindungan yang seharusnya didapatkan Susno sesuai dengan maksud pembentukan UU No 13/2006.

Sebetulnya, tindakan kepolisian menjadikan Susno sebagai tersangka juga dipicu oleh tafsir keliru atas Pasal 10 Ayat (2) UU No 13/2006 yang menyatakan: seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut  dimaknai bahwa orang yang dijadikan tersangka dalam kasus yang sama tidak mendapatkan perlindungan. 

Merujuk keterangan ahli Dr. Eddy OS Hiariej dalam sidang permohonan uji materiil UU No 13/2006 di MK (19/8), Pasal 10 Ayat (2) bersifat contra legem dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No 13/2006 yang hakikatnya menyatakan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Meski pendapat ahli itu mengundang debat mengenai impunity, paling tidak kasus yang dilaporkan harus diproses lebih dulu sebelum menentukan status hukum Susno. 

Dengan diabaikannya keterangan yang diberikan dan penetapan pemberi  keterangan menjadi tersangka, penyidik mengabaikan manfaat yang seharusnya didapat dari keterangan Susno. Tidak hanya itu, tindakan demikian memberikan pesan kepada publik bahwa UU No 13/2006 tidak memberikan jaminan kepastian bagi pemberi keterangan dan kesaksian atas terjadinya suatu tindak pidana. Jika diletakkan dalam konteks pemberantasan korupsi, upaya tersebut pasti akan kontraproduktif dengan keinginan untuk membongkar praktik korupsi terutama yang terjadi di lingkungan penegak hukum.

Padahal, Penjelasan Umum UU No 13/2006 mengamanatkan, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap adanya tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif. Caranya, memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap orang yang mengetahui suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana. Berdasarkan hal itu, dapatkah langkah kepolisian menetapkan Susno sebagai upaya menciptakan iklim kondusif sehingga mereka yang memberikan keterangan atau kesaksian merasa aman?

Jawabnya amat sederhana, tidak. Bagaimanapun, dengan kejadian yang dialami Susno kepercayaan publik pasti akan semakin menurun kepada kepolisian. Pembacaan publik dapat saja bergerak kepada satu kesimpulan, mayoritas elit di internal kepolisian resistensi dengan tindakan yang dapat memperbaiki instuitusi Polri.    

Manfaatkan pengadilan
Melihat perkembangan yang ada, Susno tidak mungkin berharap akan ada perubahan sikap di tubuh Polri termasuk di lingkaran eksekutif yang lain. Dengan segera disidangkannya dua kasus yang telah dilimpahkan ke kejaksaan, Susno seharusnya mampu menggunakan ruang sidang melanjutkan upaya mengungkap praktik mafia hukum di lingkungan Polri. Percayalah, ruang pengadilan tidak mungkin di bungkam oleh mereka yang merasa dirugikan oleh fakta-fakta yang dikemukakan Susno.

Merujuk pengalaman ketika hadir dalam persidangan di MK, mayoritas publik masih ingin mengetahui lebih banyak dari sekadar yang terungkap sampai sejauh ini. Jika mantan Kabareskrim Polri ini mau mengungkapkan semuanya, dukungan publik bisa lebih besar dari apa yang telah dirasakan Susno dalam beberapa waktu terakhir. 

Dengan keberhasilan meraih dukungan publik, sangat mungkin, penjara hanya akan menjadi tempat transit sementara menuju tempat lain. Selain itu, dengan menjelaskan semua yang diketahui, diharapkan pengadilan melihat kasus Susno secara lebih komprehensif dan obyektif. Dengan cara seperti itu, ujung proses persidangan Susno tidak berubah menjadi proses peradilan sesat.

Sebaliknya, jika tidak mau membeberkan semua yang ketahui, menambah dukungan hanya akan menjadi impian belaka. Bahkan, bukan tidak mungkin, dengan menutup sebagian fakta yang diketahui dukungan publik justru akan menurun secara drastis. Kalau hal itu yang terjadi pertanda kiamat bagi Susno. Oleh karena itu, Susno harusnya tidak mengabaikan arti penting proses persidangan yang akan segera berlangsung. 

Perlu dingat, petuah kuno menyebutkan: buruk muka, cermin dibelah. Adakah semua ini menjadi pertanda: buruk kepolisian, Susno dibelah? Semoga proses persidangan Susno menjawab ini semuanya. 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sumber:http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139882:buruk-kepolisian-susno-dibelah&catid=25:artikel&Itemid=44