SAATNYA, RESTRUKTURISASI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Republika 14 Agustus 1995

Oleh : Saldi Isra

(Pemerhati Masalah Hukum Tinggal di Padang)

Kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak pernah berhenti diperdebatkan. Ini semakin menjadi pusat perhatian dengan munculnya beberapa kasus, misalnya Kedung Ombo dan Hanoch Hebe Ochee. Dua kasus ini cukup membuat banyak pihak kembali mempertanyakan, benarkah kekuasaan kejakiman bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai diamanatkan UUD 1945?

Keraguan ini seoalh dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Purwoto S. Gandasubrata. Ia menyatakan “surat sakti” Ketua MA Soerjono bukan atas kehendak Ketua MA atau Hakim Agung (HA), melainkan atas kehendak pihak ketiga. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa intervensi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap MA begitu besar. Dengan keadaan ini, berbagai pihak menginginkan perlunya restrukturisasi lembaga kekuasaan kehakiman.

Ide ini mendesak untuk segera dilaksanakan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu sendi negara hukum, tidak merupakan tiang keropos untuk lebih bisa menciptakan negara hukum yang demokratis. Sebelum sampai pada restrukturisasi, perlu dipahami beberapa persoalan mendasar yang menjadikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka masih utopis.

Pembinaan hakim

Dalam berbagai ketentuan UU tentang peradilan di Indonesia, dapat dilihat bahwa pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh MA. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh departemen kehakiman. Secara sadar ini dapat dipahami bahwa ketentuan yuridislah yang menciptakan dualisme pembinaan hakin di Indonesia. Ini berdampak buruk dalam kemandirian haikm.

Untuk menghindari dualisme, karena pembinaan hakim harus bersifat “monositas”, sebaiknay pembinaan hakim baik dari segi teknis maupun administratif dan keuangan ditentukan secara tegas melalui Tap MPR. Ketetapan lembaga ini tidak lagi memberikan kebebasan kepada legislatif untuk memberikan tafsiran terhadap pembinaan hakim untuk semua produk yang menyangkut badan peradilan.

Pengangkatan hakim agung

Sistem pegangakatan Hkaim Agung (HA), yang lebih dikenal dengan sistem karir, dimana seoarang HA sebelumnya harus menjadi ketua pengadilan tinggi (PT) sekurang-kurangnya lima tahun, atau 10 tahun menjadi hakim tingkat banding (Pasal 7 ayat (1) huruf g UU No. 14 Tahun 1985) kiranya perlu ditinjau kembali. Sismtem ini mempunyai titik lemah.

Pada sistem ini susah diadakan ukuran tegas untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Lebih parah lagi, timbul persepsi bahwa kenaikan pangkat adalah hak. Akibatnya, hakim tidak akan terdorong untuk meningktkan prestasi kerjanya, sebab tanpa prestasi kerja maksimal pun pangkat mereka juga akan naik.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 dibuka kemungkinan pengangkatan HA tanpa melalui sitem karir, dimana seorang dapat diangkat menjadi HA dengan ketentuan harus berpengalaman sekuarng-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum. Hemat penulis, ketentua Pasal 7 ayat (2) ini hanya “pintu darurat” dan sifatnya sangat kabur sekali karena tidak ditemui kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat mengangkat HA dari orang yang telah mempunyai pengalaman 15 tahun.

Melihat kelemahan dalam sisteem karir, sistem prestasi kerja dapat dijadikan alternatif dalam pengangkatan HA. Sistem ini sangat menuntut seorang hakim mengelurakan seluruh kemampuannya untuk mencapai hasil yang maksimal. Sistem rekrut melalui prestasi kerja tidak mengharuskan sesoarng hakim menempati posisi tertentu dalam waktu tertentu untuk dapat menjadi HA. Sebab, yang diutamakan adalah prestasi.

Sistem ini sangat membantu. Di sini berlangsung kompetisi objektif. HA tidak perlu dibatasi usia minimum. Pokokonya, bila prestasi kerja seoarng hakim betul-betul mengagumkan, dalam usia 40 tahun pun ia sudah bisa jadi HA. Batasan terhadap usia HA minimal berusia 50 tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf f) sudah harus dikaji ulang. Sebab, buat masyarakat Indonesia, usia 50 tahun berarti memasuki usia senja. Ini akaan mengakibatkan vitalitas, efektivitas dan kemampuan kerja akan berkurang. Sedangkan perkara-perkara yang sampai pada tingkat kasasi makin hari makin menumpuk.

Penumpukan perkara

Pengajuan perkara pada tingkat telah banyak menyimpang dari tujuan mencari keadilan yang hakiki. Banyak pihak menggunakan jalur ini untuk mengulur-ulur waktu agar suatu perkara lama mendapat kepastian hukum. Ini dilakukan dengan sadar, laantaran mereka tahu bahwa perkara yang sampai di kasasi tidak akan diputus dengan cepat. Hitungan menunggu putusan MA bisa tahunan. Keadaan seperti ini sudah dapat dikatakan sebagai contempt of caourt.

Untuk menghindari tumpukan perkara ini perlu kiranya diadakan pembatasan yang jelas, baik jenis maupun tingkatannya. Hemat penulis, bila suatu perkara sudah diputus olen PN, kemudian perkara ini naik banding dan putusan PT sama atau menguatkan putusan PN, perkara ini tidak boleh lagi dibanding atau putusan ini inkracht van gewijsde.

Ada bebeerapa keuntungan yang bisa dimabil dengan pembatasan seperti ini. Pertama, hakim akan bersungguh-sungguh dan hati-hati membeerikan putusan. Kedua, kewibawaan PT akan tercipta lantaran putusannya bisa bekekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Ketiga, mengurangi perkara ke MA sehingga lembaga ini tidak hanya mengurusi perkara pada tingkat kasasi tapi juga memberikan perhatian pada praktek ketataneegaraan lainnya.

Itulah beberapa persoalan, di samping banyak persoalan lainnya yang harus jadi bahan kajian kalau memang akan dilakukan restrukturisasi lembaga kekuasaan kehakiman. Saya yakin, hanya dengan restrukturisasi lembaga kehakiman sebagai benteng keadilan yang mandiri bisa diwujudkan. Tapi. Apakah semua pihak berani melakukannya?