Majalah GATRA, No 29 Tahun XI, 4 Juni 2005.

 

Menagih Janji Yudhoyono

Oleh Saldi Isra

Pengajar Tata Negara Universitas Andalas, Padang; Penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2004

Dalam Pemilihan Umum 2004 yang lalu, hampir tidak ada calon presiden yang mampu mengemukakan agenda pemberantasan korupsi secara spesifik. Bedanya dengan calon yang lain, Susilo Bambang Yudhoyono mampu menyita perhatian pemilih dengan mengumandangkan janji, “Saya akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi”. Tidak hanya selama masa kampanye, dalam banyak kesempatan, setelah memenangkan pemilihan presiden, Yudhoyono hampir tidak pernah lupa mengulangi janji untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi.

Banyak mendapat mengatakan, janji di atas hanya mungkin dilakukan kalau Yudhoyono mampu memilih anggota kabinet yang tidak pernah terindikasi melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak cukup dengan syarat itu saja, anggota kabinet yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, harus mampu melakukan aneka terobosan untuk menghentikan praktik korupsi yang telah menggurita. Bahkan, khusus untuk Jaksa Agung, misalnya, pemberantasan korupsi hanya mungkin dilakukan kalau ada keberanian ekstra menghadapi para koruptor dan membersihkan internal kejaksaan.

Berbarengan dengan pemanggilan nama-nama (calon) anggota kabinet, mulai muncul kekhawatiran bahwa tidak akan mudah bagi Yudhoyono untuk merealisasikan janji memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Alasannya, nyaris semua anggota kabinet dalam bidang penegakan hukum tidak punya track record dalam membongkar kasus korupsi. Bahkan, Jaksa Agung tidak berani mengganti pejabat di lingkungan kejaksaan yang tidak memiliki track record baik dalam menangani kasus-kasus korupsi. Padahal, membersihkan internal kejaksaan merupakan prasyarat mutlak untuk melakukan lompatan besar dalam menghadapi para koruptor.

Kenyataannya, ketika kabinet mulai bekerja dengan program terapi kejut (shock therapy) 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, masyarakat tidak melihat langkah dan strategi konkret untuk memberantas korupsi pada hampir semua instansi pemerintah. Yang terjadi kemudian, program terapi kejut berubah menjadi jargon. Meminjam sindiran Eep Saifulloh Fatah (2004), memberantas korupsi dengan jargon sama halnya dengan menulis di atas pasir pantai. Ia hanya dapat bertahan sesaat sebelum dengan segera tersapu air. Sindiran itu sulit untuk dibantah. Buktinya, setelah tenggat 100 hari terlewati, hampir tidak ada kejutan berarti dalam agenda pemberantasan korupsi.

Saya menduga, Yudhoyono sudah melihat gejala bahwa program terapi kejut tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakat. Karenanya, di tengah perjalanan, dalam rangka peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia (09/12), Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK). Guna mendukung GNPK, Yudhoyono memerintahkan seluruh anggota kabinet dan semua kepala daerah untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Perintah itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 5/2004).

Masalahnya, setelah berlalu hampir enam bulan, apa yang telah dihasilkan oleh GNPK? Pertanyaan ini amat elementer karena sampai sejauh ini belum pernah terdengar Yudhoyono mengevaluasi perintah yang diberikan kepada jajaran kabinetnya. Misalnya, dalam Inpres No 5/2004 Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan negara. Di samping itu, Jaksa Agung harus mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum.

Belum lagi hasil GNPK diketahui, penghujung April lalu, Yudhoyono membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji mempunyai tugas pokok: (1) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara pidana, (2) mencari, menangkap pelaku tindak pidana korupsi, dan (3) menelusuri dan mengamankan aset negara.

Berbeda dengan program terapi kejut dan GNPK, pembentukan Tim Koordinasi disertai dengan parameter dan beban tugas yang agak lebih terukur. Misalnya, Yudhoyono menugaskan Tim Koordinasi untuk segera melakukan langkah hukum atas 16 badan usaha milik negara, empat departemen, tiga perusahaan swasta, dan 12 koruptor yang lari ke luar negeri. Untuk mengetahui hasilnya, setiap tiga bulan Tim Koordinasi melaporkan hasil kerjanya kepada presiden. Tidak hanya itu, Tim Koordinasi berada dan bertanggungjawab langsung kepada Yudhoyono.

Meskipun tugas Tim Koordinasi sedikit lebih konkret, paparan di atas menjelaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi Yudhoyono masih terkesan retorika dan tambal-sulam. Kalau cara seperti itu berlangsung terus menerus, rakyat akan menagih janji Yudhoyono dengan cara mereka sendiri. Karenanya, sebelum itu terjadi, tunaikan janjimu Mr. President