Majalah Kandidat, Edisi Juli 2004.


Agenda Pemberantasan Korupsi Calon Presiden

Oleh Saldi Isra

Meskipun lebih lama dibandingkan dengan pemilihan umum legislatif, masa kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak cukup memberi ruang untuk mengetahui dan mendalami secara lengkap semua sisi dari pasangan calon yang ada. Selama masa kampanye, tidak terlihat upaya untuk membongkar secara komprehensif semua sisi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilih dipaksa menerima semua sisi baik dengan memposisikan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai orang-orang suci dan manusia-manusia super di panggung politik nasional.

Sebetulnya, kampanye merupakan agenda strategis untuk meneropong dan membongkar semua sisi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kesempatan itu muncul karena kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden diletakkan pada penyampaian visi, misi dan program calon presiden dan wakil presiden. Agenda itu menjadi semakin strategis dengan adanya ruang untuk melakukan debat publik/debat terbuka antarcalon. Dengan cara seperti itu, pemilih dapat meraba dan menelusuri kemampuan dari calon presiden dan wakil presiden.

Sayangnya, peluang untuk mengetahui secara detail misi pasangan calon calon presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan. Beberapa debat antarcalon yang pernah saya saksikan, pertanyaan lebih bersifat normatif dan terkesan sangat memelihara kepentingan para calon. Kini, jadwal pemungutan suara sudah semakin dekat, kebutuhan akan penilaian yang lebih detail terhadap pasangan calon menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena itu, meskipun sangat terbatas, tulisan ini coba meneropong misi dari kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden terutama dalam agenda pemberantasan korupsi.

Wiranto-Wahid

Pasangan Wiranto-Wahid bukan merupakan pilihan pertama Partai Golkar. Setelah hasil konvensi diketahui dengan Wiranto sebagai pemenang, calon wakil presiden yang diincar oleh Partai Golkar adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Hasyim Muzadi. Karena Hasyim Muzadi lebih memilih pinangan PDI Perjuangan, Golkar melanjutkan pada pilihan kedua yaitu memasangkan Wiranto dengan Salahuddin Wahid. Bagi Wiranto (dan Golkar) memilih Wahid tidak hanya meraup dukungan suara di kalangan pendukung Partai Kebangkitan Bangs tetapi juga untuk mendapatkan suara dari kalangan grass-root NU.

Karena perbedaan latar belakang, “persetubuhan” Wiranto-Wahid dinilai agak janggal. Pada salah satu sisi, sebagai tokoh militer terpenting di ujung kekuasaan Soeharto dan awal reformasi, Wiranto banyak dikaitkan dengan kerusuhan Mei 1998 dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di Timor-Timur. Sementara di sisi lain, Wahid adalah salah seorang tokoh penting di Komisi Nasional HAM yang salah satu tugasnya adalah membongkar semua peristiwa yang terindikasi adanya pelanggaran HAM. Dengan perbedaan itu, kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pasangan ini akan kesulitan menyelesaikan semua kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Di luar perbedaan itu, pasangan ini mencanangkan lima misi pokok, yaitu (1) melaksanakan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin keamanan nasional, (3) mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), (4) memperbaiki sistem pendidikan nasional, dan (5) mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Melihat latar belakang dan membaca misi Wiranto-Wahid, kalau pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pasangan Wiranto-Wahid tidak mungkin dapat melaksanakan misi mereka secara utuh. Setidaknya, kesulitan itu akan muncul dalam mewujudkan perlindungan HAM. Tidak hanya itu, menurut Indra J Piliang (2004), langkah kaki yang diayunkan oleh kedua pasangan ini akan terasa berat. Bandul-bandul masalah dari masa lalu turut menghambat. Di samping itu, pasangan ini akan menghadapi tantangan yang tidak sedikit terutama dari kalangan aktivis, mahasiswa, dan masyarakat baru Indonesia.

Di samping itu, dalam agenda penegakan hukum tidak mudah bagi pasangan Wiranto-Wahid untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Halangan terbesar pasangan ini sangat terkait dengan posisi Wiranto yang merupakan salah seorang yang pernah berada di lingkaran inti kekuasaan Orde Baru. Ke depan, salah satu agenda penegakan hukum yang terpenting adalah menyelesaikan ketidakjelasan penanganan kasus-kasus hukum yang terkait dengan tokoh-tokoh penting Orde Baru. Kesulitan akan semakin terasa dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus mega-korupsi terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting Orde Baru termasuk dari kalangan militer.

Dalam hal pemberantasan korupsi, sulit mengharapkan komitmen tinggi dari pasangan Wiranto-Wahid. Memang benar, pada beberapa kesempatan Wiranto pernah menegaskan akan menghukum mati para koruptor. Tetapi, melihat praktik korupsi yang begitu meluas, komitmen lisan tidak cukup untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, tanpa mengemukakan secara eksplisit, pemberantasan korupsi tidak akan mengalami kemajuan berarti. Bahkan, pengalaman penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi terkesan lebih menyelamatkan para koruptor.

Meskipun mempunyai beberapa persoalan, pasangan Wiranto-Wahid sangat diuntungkan oleh misi yang sangat sederhana. Artinya, dengan kondisi riil yang dimiliki Indonesia, program-program sederhana lebih mungkin direalisasikan. Di samping itu, kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pasangan ini sangat mungkin menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Di samping dibangun di atas koalisi dua partai politik, suara Golkar dan PKB di DPR dapat menjadi modal dasar dalam membangun stabilitas politik.

Mega-Hasyim

Meskipun berhasil keluar sebagai pengumpul suara terbanyak kedua dalam pemilihan umum anggota legislatif, PDI Perjuangan masih memerlukan cukup waktu untuk memasangkan Megawati Soekarnoputri dengan Hasyim Muzadi. “Perkawinan” Mega-Hasyim disambut tanggapan beragam oleh beberapa kalangan. Misalnya, bagi kalangan yang sangat mencemaskan dikotomi kelompok Nasionalis dan Islam, kemunculan pasangan Mega-Hasyim dinilai sebagai pertanda baik. Sementara bagi kalangan yang bekerja untuk program anti-korupsi, perpaduan itu dianggap sebagai set-back program anti-korupsi.

Terkait dengan hal itu, dalam tulisan “Peluang Memperkuat Peran Wakil Presiden” (Koran Tempo, 12/05-2004) saya menyatakan, Hasyim berada dalam posisi yang berbeda dengan Megawati. Pada salah satu sisi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PB NU, selama hampir satu tahun terakhir, Hasyim (bersama Muhammadiyah) begitu intens melakukan gerakan anti-korupsi. Sementara di sisi lain, selama menjadi presiden, Megawati tidak pernah serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Padahal, sebagai seorang presiden pada era reformasi, Megawati tidak mungkin menghindarkan diri dari agenda pokok menghapuskan praktik korupsi karena pemberantasan korupsi merupakan “amanat istimewa” yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Terlepas dari perbedaan itu, ketika pasangan diumumkan secara resmi, pasangan Mega-Hasyim menyampaikan lima misi, yaitu (1) memperkokoh NKRI sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, (2) mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penguatan kelembagaan, mekanisme, dan praktik politik demokrasi, (3) mewujudkan kemakmuran dan keadilan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kemadirian pada era globlisasi, (4) mewujudkan persamaan warga negara sebagai fondasi dari kemajemukan dan persatuan, dan (5) mengukuhkan martabat bangsa melalui pembangunan karakter, kepribadian, dan kemampuan bangsa.

Sebagai pilihan politik, tidak seorang pun yang bisa melarang Hasyim memilih Megawati. Meskipun demikian, sebagian kalangan berharap Hasyim mampu memainkan peran sentral dalam program antikorupsi. Sayangnya, setelah membaca misi pasangan Mega-Hasyim, agenda pemberantasan korupsi tidak disentuh sama sekali. Artinya, dengan tidak adanya ketegasan itu, kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pasangan Mega-Hasyim sulit diharapkan akan memberikan perhatian ekstra terhadap pemberantasan korupsi.

Mencermati misi serta track-record Megawati, pasangan Mega-Hasyim sulit diharapkan akan melakukan upaya serius dalam dalam memberantas korupsi. Sampai saat ini, publik masih belum dapat melupakan Pidato Kenegaraan Megawati di hadapan anggota DPR pada tanggal 16 Agustus 2001. Ketika itu, Megawati menyatakan korupsi betapapun kecilnya, merupakan pelanggaran terhadap amanah orang banyak, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Tetapi setelah menjadi presiden, jangankan memberantas korupsi, memberhentikan Jaksa Agung MA Rahman yang terindikasi KKN saja tidak pernah dilakukan oleh Megawati. Berdasarkan pengalaman itu, kecil harapan akan ada pemberantasan korupsi di bawah pasangan Mega-Hasyim.

Meskipun tidak mungkin terlalu berharap dengan pemberantasan korupsi, perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat masih mungkin memberikan harapan bagi pemilih. Kalau pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kestabilan pemerintah masih mungkin diharapkan. Pasangan Mega-Hasyim tidak perlu membangun kabinet pelangi seperti kabinet Megawati sebelumnya. Tambah lagi, suara PDI Perjuangan (tambah PDS) masih cukup besar di DPR.

Amien-Siswono

Amien Rais termasuk tokoh politik yang sejak awal mencanangkan diri untuk mengikuti pemilihan presiden 2004. Meskipun demikian, proses selanjutnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Setelah melihat hasil pemilihan umum legislatif, banyak kalangan mulai meragukan kelanjutan karir politik Amien Rais. Bahkan, Amien Rais termasuk yang paling akhir menemukan pasangan calon wakil presiden.

Setelah berhasil mengandeng Siswono Yudhohusodo, pasangan Amien-Siswono mendeklarasikan pencalonan mereka dengan lima misi, yaitu (1) menyempurnakan pembenahan politik menuju kehidupan demokratis, (2) menggelindingkan dan menyelesaikan pembenahan hukum, pertahanan keamanan, ketertiban, kelembagaan demokrasi, sosial budaya dan ekonomi, (3) pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pasar domestik sebagai andalannya, sumberdaya manusia dan alam Indonesia sebagai modalnya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia dan menjaga kelestarian lingkungan, (4) pemerataan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat, dan (5) pengembangan lingkungan multi-dimensi yang stabil, seimbang, harmonis, aman, dan tertib.

Meskipun tidak juga secara eksplisit menyebutkannya dalam visi dan misi, pasangan ini diyakini punya komitmen yang cukup tinggi dalam memberantas praktik korupsi. Bagi sebagian besar penggiat anti-korupsi, harapan untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi hanya mungkin diharapkan dari pasangan Amien-Siswono. Harapan ini tidak hanya didasarkan pada track record Amien-Siswono tetapi juga langkah-langkah konkret yang telah dilakukan. Misalnya, di samping sangat getol menyuarakan beberapa indikasi korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah, Amien Rais adalah tokoh yang sejak awal reformasi mengusung semangat anti-KKN.

Tidak cukup dengan semangat saja, Amien Rais mencontohkan bagaimana menjadi pejabat negara dengan pola hidup sederhana. Di dalam tubuh partai sendiri, menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas melarang kader partai yang tersangkut kasus korupsi masuk menjadi calon anggota legsialtif. Meskipun tidak semua daerah dan kader mematuhi larangan itu, Amien Rais mampu bersikap tegas terhadap kasus-kasus korupsi. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Amien Rais memberhentikan kader PAN yang tersangkut kasus korupsi di DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Sekalipun bisa diharapkan atas keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi, kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pasangan Amien-Siswono akan sulit menciptakan stabilitas pemerintahan. Di samping dibangun oleh banyak kekuatan politik terutama partai-partai kecil yang tidak memenuhi electoral threshold dalam pemilu legislatif lalu, dukungan suara di DPR tidak terlalu besar untuk pasangan Amien-Siswono.

Susilo-Kalla

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang dideklarasikan. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, pasangan Susilo-Kalla adalah pasangan terbanyak memiliki prediket “paling”. Salah satunya, paling pertama mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (Kompas, 24/06). Bisa jadi, dengan mendaftar paling awal, Susilo-Kalla memperlihatkan kepada publik bahwa mereka adalah pasangan yang paling siap menuju pemilihan presiden. Dibandingkan dengan pasangan lain, duet Susilo-Kalla hanya mengusung tiga misi, yaitu (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Sama seperti beberapa pasangan di atas, trilogi visi dan misi Susilo-Kalla tidak secara eksplisit menyebutkan pemberantasan korupsi. Pasangan Susilo-Kalla lebih memprioritaskan kepada memulihkan rasa aman. Meskipun demikian, bukan berarti pasangan Susilo-Kalla tidak punya keinginan untuk memberantas korupsi. Buktinya, keinginan memberantas korupsi dapat dibaca dari beberapa komitmen lisan Susilo. Misalnya, dalam acara “Kursi Presiden” SCTV (02/06) Susilo mengatakan akan menghentikan korupsi dengan cara top-down diawali dari diri sendiri.

Sayangnya, komitmen lisan itu sulit untuk dapat diterima secara luas karena tidak ada rekaman yang dapat menguatkannya. Setidaknya, ketika pasangan ini berkesempatan duduk di kabinet hampir tidak terdengar suara mereka untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, bisa jadi, komitmen lisan yang dikemukakan Susilo hanya sebagai jawaban spontan karena ada pertanyaan yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Banyak kalangan menilai, perpaduan Susilo-Kalla adalah perpaduan militer dengan pengusaha. Tanpa komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, pasangan ini sangat mungkin mengulangi jarangan bisnis militer-penguasaha yang muncul pada masa Orde Baru.

Sekalipun tidak begitu eksplisit menyebut pemberantasan korupsi, banyak kalangan memperkirakan pasangan Susilo-Kalla dapat menjawab beberapa persolan yang muncul selama ini terutama terhadap hilangnya rasa aman. Kalau sekiranya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, karena tidak melakukan koalisi luas, pasangan ini dapat mencegah hadirnya kembali kabinet pelangi. Sama dengan pasangan Amien-Siswono, karena jumlah kursi Partai Demokrat (dan PBB) sangat terbatas, dukungan dari DPR akan menjadi persoalan tersendiri bagi pasangan Susilo-Kalla.

Hamzah-Agum

Kemunculan Hamzah Haz dan Agum Gumelar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ketika pasangan Hamzah-Agum dideklarasikan, mereka menawarkan lima misi pokok, yaitu (1) melaksanakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai secara konsekwen dan konsisten, (2) menjadikan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar pembangunan, (3) membangun perekonomian rakyat, petani dan nelayan dengan mensinergiskan kekuatan pengusaha besar dengan para pelaku koperasi, pengusaha kecil dan menengah, (4) memberi nilai ekonomi dan kesejahteraan terhadap pelaksana otonomi daerah, (5) mengoptimalkan seluruh potensi nasional untuk mewujudkan kemadirian bangsa.

Tidak seperti pasangan-pasangan di atas, duet Hamzah-Agum paling sulit untuk dilacak komitmen pemberantasan korupsi. Di samping tidak dapat dibaca dalam misi yang ditawarkan, komitmen lisan pasangan ini tidak begitu terdengar. Pasangan Hamzah-Agum lebih berkonsentrasi pada masalah pendidikan dan perbaikan perekonomian. Padahal, masalah pendidikan dan perekonomian tidak mungkin dapat diperbaiki secara maksimal kalau praktik korupsi masih merajalela. Dengan demikian, kalaupun pasangan Hamzah-Agum terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, sulit menaruh harapan untuk adanya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilih diharapkan mampu mencerna secara jernih agenda pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh semua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bagi saya, pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum menentukan pilihan pada tanggal 5 Juli mendatang. Sebaiknya, jangan pilih pasangan calon yang yang tidak punya komitmen memberantas korupsi. Ini penting, untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman para koruptor.