Kompas, 27 Juli 2001

 

Sekitar Pengisian Jabatan Wapres

Oleh Saldi Isra

(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Hanya dalam waktu 3x 24 jam, paling tidak, terjadi tiga perkembangan yang luar biasa dalam proses ketatanegaraan kita. Pertama, adanya percepatan pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR dari yang direncanakan pada tanggal 1 Agustus menjadi tanggal 21 Juli. Percepatan ini didorong oleh adanya tindakan Presiden melantik Pemangku Sementara Kapolri Caheruddin Ismael. Tindakan ini dinilai oleh MPR sebagai pelanggaran yang nyata terhadap Tap MPR No. VII/ MPR/ 2001. Kedua, adanya tindakan Presiden mengeluarkan Maklumat pada tanggal 23 Juli untuk membekukan DPR dan MPR. Melalui fatwa Mahkamah Agung (MA), maklumat tersebut dinilai sebagai berlawanan dengan hukum sehingga dinyatakan inkonstitusional. Fatwa MA ini diperkuat secara resmi oleh SI MPR melalui Tap MPR No. I/ MPR/ 2001. Ketiga, terjadinya pergantian Presiden dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati karena Presiden Wahid menolak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya memberikan pertanggungjawaban di hadapan SI MPR.

Sekarang, masyarakat sedang menunggu perkembangan berikutnya, salah satunya pengisian jabatan Wakil Presiden. Ini menjadi amat menarik untuk dicermati karena beberapa pertimbangan. Pertama, walaupun sudah diagendakan dalam SI MPR tetapi masih ada keinginan untuk membiarkan posisi Wapres kosong. Bahkan beberapa waktu yang lalu, disinyalir, Megawati juga mensyaratkan untuk mengosongkan posisi Wapres sampai tahun 2004. Kedua, adanya “perebutan” antara berbagai kekuatan pendukung SI MPR untuk menduduki posisi Wapres. Ketiga, agar pembicaraan posisi “orang nomor dua” ini tidak hanya menjadi konsumsi partai dan elit politik saja. Kalau hal ini dibicarakan secara terbuka, dapat dihindari kemungkinan “membeli kucing dalam karung” yang dapat merusak proses transisi politik yang sedang berlangsung.

Harus diisi

Keinginan untuk mengosongkan jabatan Wapres muncul dari pemahaman yang terbatas terhadap posisi wakil presiden dalam sistem pemerintahan yang kita anut. Dalam sistem pemerintahan presidentil, wakil presiden adalah posisi yang harus selalu melekat dengan adanya presiden. Inilah yang membedakan antara wakil presiden sebagai pembantu presiden dengan menteri sebagai pembantu presiden. Menteri tidak dapat mengantikan presiden secara otomatis tetapi wakil presiden karena posisi dan kedudukannya dapat menggantikan presiden yang berhalangan tetap. Oleh karena itu, posisi Wapres harus diisi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan timbul yang menjadikan Presiden berhalangan tetap.

Kalau dicermati secara mendalam hukum positif tentang pengisian jabatan wakil presiden, paling tidak ada tiga ketentuan yang mengisyaratkan bahwa jabatan ini tidak boleh dibiarkan kosong. Pertama, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Ketentuan ini tidak memberikan keterangan lebih lanjut apakah kewajiban ini hanya untuk presiden yang baru terpilih atau juga berlaku kepada wakil presiden yang menggantikan posisi presiden. Ini terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Kedua, Pasal 50 ayat (3) huruf c Tap MPR No. II/ MPR/ 2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang menyatakan bahwa MPR dapat mengadakan SI untuk mengisi jabatan presiden dan/ atau wakil presiden yang berhalangan tetap. Ketiga, Pasal 98 ayat (5) Tap MPR No. II/ MPR/ 2000 secara tegas mengamanatkan bahwa apabila MPR mengadakan SI untuk memberhentikan presiden maka terhadap wakil presiden berlaku ketentuan (a) MPR menetapkan wakil presiden sebagai presiden sampai habis sisa masa jabatannya, (b) MPR memilih dan mengangkat wakil presiden baru sampai habis sisa masa jabatannya.

Ketiga ketentuan di atas sudah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa pengisian jabatan Wapres adalah merupakan keharusan dalam proses penyelenggaraan negara. Membiarkan posisi Wapres kosong berarti sedang melakukan pengingkaran secara sistematis terhadap amanat yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua pihak tidak pada tempatnya lagi mencari legitimasi sejarah untuk membiarkan posisi Wapres lowong karena telah dilakukan berulang kali dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Sekarang adalah momentum untuk memperbaiki kekeliruan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto dan B.J. Habibie.

Menjadi rebutan

Ketika DPR mengajukan permintaan agar MPR menyelenggarakan SI, arah politik di DPR/MPR sudah semakin jelas bahwa akan terjadi pergantian Presiden sehingga secara substantif diskursus politik sudah bergeser pada pengisian jabatan Wakil Presiden yang akan kosong setelah Megawati menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Pengisian ini semakin menjadi perhatian setelah Megawati secara resmi ditetapkan sebagai Presiden melalui Tap MPR No. III/ MPR/ 2001 pada tanggal 23 Juli kemarin lusa karena semakin banyak nama yang berminat menduduki posisi “orang nomor dua” ini. Karena posisi ini amat strategis, sehingga menjadi rebutan dari berbagai kekuatan politik yang ada di MPR untuk mendampingi Megawati. Meskipun demikian, kekuatan politik akan menjadi pertimbangan objektif utama yang harus diperhatikan dalam pengisian posisi ini.

Berdasarkan jumlah keanggotaan fraksi yang ada di MPR, maka fraksi yang jumlahnya lebih besar akan mempunyai peluang yang lebih besar. Tetapi ini tidak akan semudah yang dibayangkan karena tidak ada fraksi yang mempunyai jumlah mayoritas absolut di MPR. Oleh karena itu, koalisi akan menjadi pilihan dari beberapa kekuatan partai politik untuk merebut posisi ini. Dengan demikian, besar kemungkinan, koalisi pendukung Megawati dalam SI MPR akan terbelah karena dari awal mereka tidak melakukan pembicaraan secara terbuka tentang masalah ini. Dari perkembangan dapat diamati secara jelas bahwa partai-partai pendukung SI MPR sengaja tidak membicarakan ini karena ada ketakutan timbul perpecahan dalam menghadapi proses politik yang akan dilakukan di MPR.

Ada cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perpecahan yang mungkin timbul karena perebutan posisi Wapres. Pertama, sebaiknya ada kesadaran untuk melaksanakan politik “tahu diri” di antara koalisi pendukung SI MPR. Maksudnya, partai-partai yang sudah mendapatkan posisi strategis dalam proses politik yang yang telah dilakukan untuk tahu diri agar tidak lagi ikut dalam pertarungan pengisian posisi Wapres. Misalnya, Partai Golkar sudah mendapat posisi ketua DPR, Partai Amanat Nasional sudah menjadi ketua MPR, dan PDI- P sudah mendapat posisi Presiden. Oleh karena itu, partai-partai yang sudah mendapat “jatah” tersebut tidak ikut lagi dalam pertarungan pengsisian jabatan Wapres. Kalau tidak adanya kesadaran untuk tahu diri, perpecahan koalisi pendukung Presiden Megawati tidak mungkin dihindari. Ini dapat menjadi benih instabilitas dalam kabinet mendatang.

Kedua, memulangkan persoalan ini kepada Megawati untuk menentukan siapa figur yang akan mendampinginya dalam melaksanakan roda pemerintahan. Ada dua keuntungan yang didapat dengan cara ini yaitu (1) Megawati akan merasa lebih nyaman sehingga tidak ada rasa was-was terhadap Wapres untuk mengancam posisinya sebagai Presiden, (2) akan ada keyakinan penuh dari Megawati bahwa Wapres akan dapat bekerjasama dengannya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kalau ini dilakukan, maka kita dapat menutup salah satu kelemahan pengisian jabatan Wapres dalam sistem ketatanegaraan kita yaitu pengisian jabatan Presiden dan Wapres yang tidak dalam satu paket.

Dengan pola pengisian terpisah, tidak tertutup kemungkinan terjadi friksi antara Presiden dengan Wapres yang dapat menciptakan instabilitas pemerintahan. Ini semakin menjadi penting dikemukakan karena proses impeachment terhadap Presiden oleh MPR lebih mudah dalam sistem ketatanegaraan kita. Kalau terpilih Wapres yang tidak “satu visi” dengan Presiden tidak tertutup kemungkinan Wapres akan membuat skenario agar Presiden di-impeach oleh MPR.

Bukti awal

Bagi masyarakat di tingkat grass-root pengisian jabatan Wapres akan menjadi bukti awal, apakah partai-partai politik hanya akan mementingkan jatah kekuasaan atau kepentingan negara yang lebih luas. Kalau partai politik kembali cakar-cakaran untuk mendapatkan posisi Wapres, maka akan menjadi benar anggapan yang berkembang selama ini bahwa kekuasaan adalah segala-galanya bagi partai politik meskipun keutuhan bangsa dan kesejahteraan rakyat yang menjadi taruhannya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat bagi partai politik membangun citra dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dan hal terpenting yang perlu disadari bahwa jabatan Wapres belum tentu akan memberikan keuntungan politik jangka panjang terhadap partai politik karena persoalan yang dihadapi oleh pemerintah baru menjadi lebih sulit dari waktu-waktu sebelumnya. Masalah yang ditinggalkan Orde Baru belum tersentuh untuk diselesaikan. Ini ditambah lagi dengan masalah-masalah baru yang ditinggalkan oleh Presiden Wahid. Kalau ini berlanjut, maka menjadi Wapres (dan juga Presiden) akan menjadi “tempat pemakaman” terhadap individu dan partai pengisi posisi Wapres.

Bukankah dalam situasi seperti sekarang, menjadi oposisi akan menjadi lebih tepat untuk memperbaiki citra terutama dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2004?