Kompas, 4 Maret 1998


Wakil Presiden Jadi Ketua DPA?

*Tanggapan untuk G Moedjanto

Oleh: Saldi Isra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

ARTIKEL G Moedjanto (GM) di Kompas 10/2/1998 berjudul Meningkatkan peran Wapres, menguraikan tentang upaya pemberdayaan (empowering) Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan kita. Melihat semakin surutnya peran Wakil Presiden, terutama sejak penetapan UUD 1950, GM memberikan tawaran pemikiran untuk memberdayakan posisi “orang nomor dua” ini seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Di mana, di AS, ditetapkan Wakil Presiden menjadi Ketua Senat tanpa merangkap anggota. Apalagi, menurut GM, senat mirip dengan majelis tinggi dan merupakan wakil dari negara bagian (Council of States) yang jumlahnya dua orang setiap negara bagian.

Untuk meningkatkan peran Wakil Presiden, berdasarkan praktek di AS, GM melihat kemungkinan untuk menempatkan Wakil Presiden menjadi ketua salah satu lembaga tinggi negara. Pilihan GM jatuh pada DPA dengan pertimbangan, pertama, menurut pasal 16 ayat (2) UUD 1945, dewan ini bertugas memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kedua, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPA merupakan Council of States yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah.

Mnecermati pendapat GM tersebut, apakah memang mungkin Wakil Presiden menjadi Ketua DPA sehingga perannya menjadi lebih besar? Atau malah sebaliknya, ide ini akan semakin memperkuat posisi eksekutif. Apalagi, UUD 1945 telah memberikan proporsi yang lebih besar tehadap kekuasaan eksekutif (executive heavy).

Beberapa keberatan

Ada beberapa keberatan terhadap terhadap pendapat yang dikemukakan oleh GM, pertama, pengertian Council of States yang dicontohkan oleh GM berbeda dengan pengertian yang dianut UUD 1945. Perbedaan ini dapat dilihat dari proses pembentukan dan keberadaan lembaga tersebut. Di AS, senat merupakan perwakilan negara-negara bagian yang dipilih oleh dewan legislatif (Legislature) untuk masa enam tahun sebagai majelis tinggi. Anggota senat bergabung dengan House of Representatives menjadi badan perwakilan, yaitu Kongres. Lembaga inilah yang mempunyai kekuasaan sangat besar dalam sistem ketatanegaraan AS. Dengan demikian, posisi senat sangat menentukan.

Hal serupa juga ditemukan dalam Konstitusi Belanda. Di mana, Raad van Staat secara ex officio dirangkap oleh ratu atau raja yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala negara sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.

Keadaan ini berbeda dengan di Indonesia. Di negara kita, DPA bukanlah merupakan perwakilan daerah. Mereka menjadi anggota DPA bukanlah melalui pemilihan melainkan diangkat karena pengalaman sebagai tokoh masyarakat. Keberadaan DPA pun tidak menentukan, karena tidak ada keterlibatan mereka secara langsung dalam proses penagambilan keputusan. Apalagi, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan ia (DPA) sebuah badan penasehat belaka.

Kedua, posisi Wakil Presiden sebagai Ketua Senat di AS disebut secara eksplisit dalam Konstitusi AS. Di mana dalam pasal 1 ayat (3) dinyatakan The vice persident of the United States shall be President of Senate,…Dengan demikian Wakil Presiden menjadi Ketua Senat bukanlah sesuatu yang dicari kemudian. Hal mana tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun semasa Orde Lama Presiden Soekarno pernah menjadi Ketua DPA(S). Praktek ini jelas inkonstitusionak. Untuk saat sekarang akan menjadi lebih sulit, karena ketua lembaga-lembaga tinggi negara dilarang untuk rangkap jabatan. Tentunya ketentuan ini juga berlaku untuk ketua DPA yang tidak boleh dirangkap oleh Wakil Presiden.

Ketiga, memberi jabatan ketua DPA kepada Wakil Presiden akan mendatangkan kekhawatiran, yaitu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada eksekutif untuk mendominasi lembaga-lembaga negara yang ada. Keadaan yang ada sekarang telah memberikan tempat yang lebih luas kepada eksekutif(executive heavy). Rasanya semakin susah untuk menyebutkan lembaga negara mana yang bebas dari pengaruh eksekutif.

Keempat, akan mendatangkan kesan seolah-olah posisi DPA lebih rendah (untergeordnet) dengan Presiden. Padahal DPA adalah neben geordnet dengan presiden.

Berdasarkan penguraian di atas, kita harus mengkaji dengan serius lontaran pemikiran GM untuk menjadikan Wakil Presiden secara ex officio menjadi Ketua DPA.

Lalu bagaimana?

Kita sepakat dengan pendapat GM bahwa Wakil Presiden harus ditingkatkan perannya. Kenyataan selama ini—kecuali semasa Wakil Presiden Hatta—Peranan Wakil Presiden tidaklah menentukan, kesan ‘ban serep’ tidak bisa dihindari. Hal ini bisa dibuktikan dari tahun 1956-1973 posisi ini dibiarkan saja kosong. Padahal UUD1945 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Bagaimanapun, peran dan keterlibatan Wakil Presiden yang signifikan dalam menangani masalah-masalah kenegaraan amat diperlukan, seperti krisis moneter sekarang ini.

Barangkali kita menjadi ‘iri’ dengan Al Gore—wakil Bill Clinton—memainkan peran sebagai Wakil Presiden atau keterlibatan Anwar ibrahim—deputi Mahatir Muhammad—dalam pemerintahan Malaysia termasuk perannya dalam menangani krisis moneter yang juga melanda negeri Jiran tersebut.

Untuk itu, dalam upaya peningkatan peran Wakil Presiden di Indonesia ada beberapa pemikiran yang ditawarkan dalam tulisan ini, pertama, membatasi periodesasi masa jabatan Presiden. Ini bukan saja untuk kaderisasi dan membiasakan diri dengan perubahan, tapi juga untuk memperkecil kemungkinan agar seorang Presiden tidak terlalu senior di jajaran eksekutif sehingga jarak—baik umur maupun pengalaman—tidak terlalu jauh. Jika hal ini terjadi perasaan sungkan Wakil Presiden terhadap Presiden tidak bisa dihindari. Apalagi jika Wakil Presiden telah lama mengabdikan diri sebagai ‘pembantu’ Presiden.

Sekadar mengingatkan kembali, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari hubungan Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Mereka mampu memperlihatkan cara kerja yang ideal, satu sama lain saling melengkapi. Kesan partner lebih menonjol, sehingga masalah-masalah kenegaraan diselesaikan bersama. Begitu harmonisnya cara kerja mereka sehingga disebut sebagai dwi-tunggal. Jadi, baik langsung maupun tidak langsung, kedua proklamator ini telah mengajarkan cara memfungsikan Wakil Presiden.

Kedua, pemilihan Wakil Presiden dilaksanakan satu paket dengan pemilihan Presiden. Di dalam UUD 1945 memang tidak ditentukan secara jelas apakah pemilihan ini berlangsung terpisah atau dalam satu paket. Prof Harun Al Rasyid (1995) mengatakan pemilihan ini berlangsung dalam satu paket, karena UUD 1945 beberapa kali menyebut Presiden dan Wakil Presiden dalam satu nafas.

Menurut hemat penulis, satu hal yang perlu disadari bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah satu lembaga yaitu lembaga kepresidenan, karena UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah lembaga negara tersendiri. Tentunya, persyaratan menjadi Presiden sama dengan persyaratan menjadi Wakil Presiden. Kalau MPR memilih Presiden berarti sekaligus menilai bagaimana calon Presiden memilih calon pendampingnya. Di sinilah MPR melakukan penilaian apakah kedua calon dapat bekerja sama. Dengan sendirinya persyaratan dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih tidak diperlukan lagi, karena persyaratan ini cenderung subjektif,

Di samping itu, menjadikan pemilihan dalam satu paket, berarti telah memulai usaha untuk memberdayakan Wakil Presiden. Di mana, kedua calon sama-sama melakukan perjuangan dari awal untuk memenangkan pemilihan. Jadi, kesan calon Wakil Presiden sangat ditentukan oleh rekomendasi Presiden terpilih akan hilang dengan sendirinya, karena andil kedua calon untuk memenangkan pemilihan secara proporsioanl relatif berimbang. Jauh dari itu, Wakil Presiden akan merasa posisinya lebih tinggi dari menteri-menteri negara yang notabene juga pembantu Presiden.

Ketiga, melahirkan Tap MPR tentang garis-garis besar tugas Wakil Presiden. Hal ini memungkinkan sekali, karena pada salah satu sisi MPR ‘berani’ melahirkan ketetapan yang memperbesar wewenang presiden dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional, sedangkan pada sisi lain MPR tidak punya keberanian melahirkan ketetapan yang dapat memberdayakan Wakil Presiden.

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, usaha untuk memberdayakan Wakil Presiden tentu akan banyak membawa implikasi di antaranya implikasi yuridis seperti perbaikan terhadap peraturan perundangan yang ada dan juga penciptaan peraturan perundangan yang baru. Harapan utama kita tentulah akan ada political will semua pihak, sambil memahami, bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari.