(Tidak) Sama di Muka Hukum

Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Univeristas Andalas, Padang


Suara Karya, Kamis, 29 April 2010

Sebagaimana diwartakan sejumlah media, rencananya, Kamis (29/4) hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan untuk meminta keterangan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait skandal Bank Century. Dari kedua tokoh sentral yang terkait dengan skandal Century tersebut, untuk Boediono, KPK berencana datang meminta keterangan ke Kantor Wakil Presiden. Sedangkan untuk Sri Mulyani, diminta datang memberikan keterangan ke kantor KPK.

Dalam kaitan dengan upaya menyelesaikan secara hukum skandal Century (sesuai opsi C hasil Rapat Paripurna DPR), rencana KPK dapat dikatakan sebagai sebuah langkah konkret menindaklanjuti rekomendasi DPR. Namun, perlakuan KPK yang berbeda terhadap Boediono dan Sri Mulyani menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Pertanyaannya, mengapa Boediono diperlakuan secara khusus yang berbeda dengan Sri Mulyani?

Jika hanya mengedepankan substansi, barangkali masalah tempat meminta keterangan tidak perlu dipersoalkan. Apalagi aturan hukum acara (KUHAP) memungkinkan permintaan keterangan oleh penyidik dilakukan di tempat lain. Namun, jika diletakkan dalam prinsip semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law), keistimewaan yang diberikan kepada Boediono akan menjadi masalah besar.

Masalah besar itu terkait dengan perbedaan perlakuan yang diterima Sri Mulyani. Jika kesibukan yang dijadikan alasan, hampir dapat dipastikan tingkat kesibukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tidak kalah dibandingkan dengan Boediono. Lalu, argumentasi apakah yang dapat membenarkan perlakuan berbeda atas Boediono tersebut?

Meskipun demikian, demi alasan perlakuan yang sama di hadapan hukum, pertanyaan yang diajukan tersebut bukan dimaksudkan bahwa Sri Mulyani harus didatangi pula oleh KPK (ke kantornya) untuk dimintai keterangan. Yang paling tepat, Boediono harus datang sendiri ke KPK untuk memberikan keterangan. Bagaimanapun, perlakuan berbeda atas Boediono akan memberikan tafsir negatif terhadap KPK.

Sebagai sebuah institusi yang mempunyai wewenang extra-ordinary guna memberantas korupsi, KPK seharusnya tidak boleh tunduk pada posisi politik seseorang. Demi menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum, pengalaman memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu harus dihentikan. Dalam hukum acara, pihak terkait dengan perkara pidana dipanggil untuk memberikan keterangan. Kata "dipanggil" harus dimaknai secara konsisten bahwa seseorang datang memberikan keterangan kepada penyelidik/penyidik.

Jika semua warga negara dengan posisi politik kuat diberlakukan istimewa, proses penegakan hukum tidak akan mampu melahirkan rasa keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu, semua tindakan yang menyebabkan semua warga negara tidak sama di hadapan hukum harus dihentikan. Upaya ke arah itu akan jauh lebih bermakna dengan memulainya dari Boediono.***

Source: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251996