Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang


Senin, 30 Agustus 2010

Penolakan sejumlah fraksi di DPR terkait dengan penambahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa mereka enggan dengan adanya penambahan kewenangan tersebut? Adakah ini gambaran dari ketakutan sejumlah legislator?

 

Secara sederhana, pendapat umum yang didengar selama ini, penolakan atas penambahan kewenangan tersebut karena tidak ingin terjadi penumpukan kekuasaan KPK. Jika itu terjadi, KPK akan makin menjadi superbody. Selain merusak bangunan penegakan hukum konvensional, pihak yang menolak menilai bahwa kekuasaan yang terlalu besar di tangan KPK berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (power tends to corrupt).

 

Pada batas-batas tertentu, sebagian argumentasi tersebut tentu ada benarnya. Namun, melihat realitas yang terjadi pada ranah penegak hukum konvensional (seperti kepolisian dan kejaksaan) dalam beberapa tahun terakhir, penambahan kewenangan KPK menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kurun tersebut, lembaga penegak hukum konvensional amat mudah terjangkit penyalahgunaan kekuasaan, seperti praktik mafia hukum.

 

Merujuk pengalaman tersebut, membatasi kewenangan KPK dalam tindak pidana supercanggih seperti pencucian uang hampir dapat dipastikan tidak akan memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum. Meski tidak ada jaminan bahwa KPK akan terbebas dari segala macam bentuk penyimpangan, pengalaman membuktikan bahwa publik jauh lebih percaya kepada KPK daripada kepada kepolisian dan kejaksaan.

 

Karena sejumlah pengalaman yang terjadi pada lembaga penegak hukum konvensional, keengganan legislator menambah kewenangan KPK menjadi amat pantas dipertanyakan. Banyak kalangan percaya, alasan yang sesungguhnya bukan takut terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan KPK, melainkan lebih pada keengganan penegak hukum konvensional membagi kewenangan dengan KPK.

 

Jika itu yang menjadi alasan, sebetulnya sejumlah legislator merupakan kepanjangan tangan dari lembaga penegak hukum konvensional yang selama ini sulit menerima kehadiran KPK. Seharusnya, mereka yang menolak penambahan kewenangan itu membaca lagi alasan pembentukan KPK. Sebagaimana ditahbiskan UU No 30 Tahun 2002, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional tidak efektif dan efisien memberantas korupsi.

 

Dengan keengganan memberikan kewenangan tambahan bagi KPK, berarti sejumlah legislator yang menolak yakin betul bahwa telah terjadi perubahan mendasar di tubuh lembaga penegak hukum konvensional. Padahal, sejauh ini, faktanya hampir tidak ada perubahan berarti yang dapat membenarkan pemberian kewenangan strategis bagi penegak hukum konvensional.

 

Saya percaya, keengganan dapat menjadi bukti bahwa sebagian legislator ketakutan dengan sepak terjang yang dilakukan KPK selama ini. Bisa jadi, bagi sebagian mereka, upaya memberikan tambahan kewenangan kepada KPK merupakan ancaman serius yang membuat mereka makin tidak leluasa menggerogoti uang rakyat!***