27 Sep 2010

  •  

    Saldi Isra

    Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padangecara praktis, pro-kontra masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji berakhir sudah. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung. Sebagai "pelaksana tugas", Darmono hanya akan memegang jabatan Jaksa Agung dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sampai ditetapkannya Jaksa Agung definitif.

    Pertanyaan besar yang mengiringi penetapan Darmono sebagai acting Jaksa Agung, mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih mengambil langkah melantik pelaksana tugas daripada menetapkan calon definitif? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah sorotan tajam atas kinerja kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir.

    Secara sederhana, langkah kilat Presiden SBY menetapkan pelaksana tugas adalah untuk mengakhiri polemik yang muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Yusril Ihza Mahendra. Membiarkan berlarut-larut, polemik tersebut potensial bergerak memasuki wilayah politik yang lebih serius. Kalau hal itu terjadi, hawa panas yang ditimbulkan akan berembus kencang memasuki pintu Istana Negara.

    Dengan demikian, meski masih ada kalangan yang memberikan tafsir lain atas putusan MK, langkah memberhentikan Hendarman adalah pilihan yang tak terhindarkan. Bagaimanapun, bertahan dengan logika bahwa putusan MK membenarkan masa jabatan Hendarman berakhir tahun 2014 akan merusak image Presiden SBY yang selama ini dikenal sebagai pihak yang sangat respek atas putusan MK.

    Selain alasan menghormati putusan MK, sebagai bentuk kepatuhan terhadap sebuah proses hukum adakah alasan lain Presiden SBY memilih langkah menunjuk pelaksana tugas daripada mengangkat pejabat definitif? Saya percaya, langkah mengangkat pelaksana tugas adalah bukti bahwa Jaksa Agung definitif tidak akan berasal dari internal kejaksaan. Sekiranya menginginkan calon internal, Presiden SBY bisa dengan cepat memilih dan mengangkat nama-nama . yang ada. Apalagi, jauh-jauh hari. Hendarman telah menyampaikan nama-nama calon penggantinya kepada Presiden SBY.

    Kemungkinan Jaksa Agung dari eksternal telah diisyaratkan Presiden SBY di Istana (8/9). Pada kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Jaksa Agung tidak harus daripejabat karier. Jika tidak keliru, isyarat ini adalah untuk pertama dikemukakan oleh Presiden SBY selama berkuasa.

    Bahkan, ketika mengangkat Jaksa Agung (nonkarier) Abdul Rahman Saleh pada tahun 2004, Presiden SBY tidak memberi isyarat apa pun. Dengan isyarat itu, Presiden SBY menyadari, perubahan total kejaksaan hanya mungkin dilakukan dengan mencari Jaksa Agung dari eksternal.

    Kemungkinan besar, langkah Presiden SBY mengangkat pelaksana tugas adalah untuk menunggu hasil fit and proper test pimpinan KPK yang dilakukan Komisi III DPR. Dugaan ini bisa saja mendekati kebenaran karena Presiden SBY pernah mengundang Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas secara khusus. Jika dugaan itu meleset, yang paling penting Presiden SBY tidak memilih Jaksa Agung dari kalangan partai politik. Saya percaya, Presiden SBY pasti paham betul risiko bagi penegakan hukum dengan memilih orang partai politik menjadi Jaksa Agung.***