Oleh Saldi Isra

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sejak awal telah diperkirakan bahwa penegakan hukum sepanjang tahun 2010 akan berjalan mendaki dan berliku. Perkiraan itu tidak terlepas dari himpitan masalah hukum yang tersisa sepanjang tahun 2009. Tidak hanya itu, masalah mendasar yang sesungguhnya bakal terjadi tidak akan beranjak jauh carut-marut wajah penegak hukum. Bahkan kalau mau jujur, wajah penegakan hukum sepanjang tahun 2010 dapat dikatakan pengulangan atau kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Merujuk catatan yang ada, sejumlah kasus yang menunjukkan keberlanjutan dapat dilacak dari skandal rekayasa kriminalisai atas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah. Selain itu, skandal bail-out dan aliran dana Bank Century juga mamasuki masa paling menegangkan. Bahkan, tahun 2010 ditandai pula dengan terkuaknya mega-skandal rekayasa pajak yang menempatkan pegawai golongan IIIa Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus HP Tambunan sebagai tokoh sentral.

Dengan kelanjutan sejumlah skandal dan terkuaknya skandal baru, wajah penegakan hukum tetap berada dalam bingkai serupa, yaitu buram berlatar suram. Bahkan, gejala umum yang terjadinya tetap sama, yaitu kegagalan sebagian penegak hukum menjalankan misi suci penegakan hukum terutama memenuhi rasa keadilan. Tidak hanya itu, penanganan sejumlah kasus menunjukkan betapa mudahnya penegak hukum menggadaikan wibawa mereka demi keuntungan sesaat.

***

Limpahan kasus tahun 2009 yang dapat dikatakan cukup mewarnai wajah penegakan hukum tahun 2010 adalah kelanjutan kriminalisasi pimpinan KPK. Sebagaimana pernah ditulis pada harian ini, sejak pemutaran rekaman pembicaraan di sekitar rekayasa atas Bibit dan Chandra, Anggodo Widjojo berupaya bertahan agar tidak mengalami kekalahan telak. Dalam perjalan, Anggodo seperti mendapat second wind ketika permohonan praperadilan yang diajukannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jawa Pos, 26/4).

Tidak terbantahkan, putusan pengadilan tersebut berubah menjadi tiupan gelombang panas yang menerpa gedung KPK. Setelah begitu lama terombang-ambing, pilihan kejaksaan menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang membuat putusan tersebut menjadi pukulan telak karena penerbitan SKPP dinilai menyalahi asas equality before the law sebagai salah satu postulat dasar negara hukum (rechtsstaat). Pukulan itu semakin menghujam kuat karena sikap pengadilan tingkat pertama tersebut dibenarkan sampai ke tingkat kasasi.

Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, KPK tau ubahnya seperti sebuah kapal retak yang mengarungi laut luas di tengah terpaan badai dahsyat. Kapal KPK seolah-olah sulit terselamatkan menuju tanah tepi. Apalagi, sejak KPK menunjukkan tajinya, banyak kalangan merasa tidak nyaman dengan keberadaan KPK. Karenanya, begitu masuk akal bila “penguasa laut” begitu bersemangat menenggelamkan kapal KPK sebelum meraih tanah tepi.

Dalam situasi darurat yang menimpa KPK, banyak kalangan menghendaki dilakukan langkah penyelamatan besar. Dengan sejumlah pertimbangan, langkah besar tersebut berupa penerbitan deponeering. Bahkan, pilihan untuk menempuh langkah tersebut telah disuarakan sejak hasil investigasi Tim 8 yang menyatakan tidak cukup bukti untuk melimpahkan kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan. Pilihan tersebut baru dilakukan setelah KPK porak-poranda dan itupun terjadi ketika kejaksaan agung dipimpin oleh seorang pelaksana tugas.

Namun demikian, pilihan kejaksaan tidak mendapat dukungan politik. Buktinya, DPR secara resmi menolak deponeering atas Bibit dan Chandra yang diterbitkan pelaksana tugas Jaksa Agung. Banyak kalangan percaya, Jaksa Agung yang baru tidak akan melakukan langkah membatalkan deponeering tersebut. Meskipun begitu, patut diduga, langkah sejumlah politisi itu akan memengaruhi ritme kerja KPK. Dengan kejadian itu, sulit mengharap KPK berkerja secara maksimal dalam waktu kurang dari satu tahun ke depan. Padahal, dalam tenggat yang amat terbatas, KPK dituntut menuntaskan beberapa megaskandal yang mempunyai spektrum politik tinggi seperti kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, skandal Bank Century, dan mengambil alih skandal pajak yang melibatkan Gayus.

***

Salah satu kasus yang sangat menonjol sepanjang tahun 2010 adalah skandal bail-out dan aliran dana Bank Century. Meski skandal ini bermula dari proses politik tingkat tinggi, begitu DPR merekomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur hukum, penegak hukum harusnya tidak menunda penyelesaiannya. Apalagi, melalui mekanisme voting, DPR menerima opsi bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter.

Merujuk rekomendasi DPR itu, tidak ada alasan untuk menunda apalagi mengabaikan dugaan penyimpangan aliran dana Bank Century. Bekerjanya proses hukum menjadi sebuah keniscayaan agar dugaan DPR itu tidak menjadi misteri dalam jagad penegakan hukum. Bila penegak hukum bekerja dengan sungguh-sungguh dan independen, publik dapat mengetahui apakah dugaan DPR tersebut terbukti atau justru sebaliknya. Bagaimanapun, penegak hukum harus mampu menjawab pertanyaan menggantung di ujung proses politik DPR. Karena tidak ada perkembangan, proses hukum Bank Century tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga penghujung tahun 2010.

Begitu pula dengan desakan untuk menyelesaikan secara tuntas skandal pajak dengan tokoh sentral Gayus. Sejak skandal ini terkuak ke permukaan, publik mendorong agar upaya penyelesaian dilakukan oleh KPK. Desakan publik bukan tanpa alasan, selain melibatkan para penegak hukum (baik polisi dan jaksa), skandal ini memiliki spektrum politik begitu besar. Bahkan, dalam perkembangannya, desakan publik mendapatkan argumentasi yang amat kuat terutama setelah terbongkarnya suap perjalanan misterius Gayus ke Bali.

Anehnya, pada salah satu sisi, di tengah lilitan suap yang terjadi, polisi tetap bertahan untuk meneruskan proses hukum Gayus. Sementara di sisi lain, KPK seperti kehilangan nyali mengambil alih skandal ini. Lalu, bukankah semua ini menjadi potret sesungguhnya betapa karut-marutnya wajah penegakan hukum sepanjang tahun 2010?

Jawa Pos Edisi Tanggal 30 Desember 2010