Indeks Artikel

Menurunnya gairah memberantas korupsi selama setahun pertama sudah dapat dilacak dari janji yang ditawarkan selama masa kampanye. Dibandingkan dengan pohon janji masa kampanye Pemilu 2004, memberantas korupsi tidak lagi menjadi napas utama masa kampanye 2009. Karena itu, kalimat sakti "saya akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi" nyaris tidak terdengar di tengah lautan pohon janji yang lain. Bagi mereka yang jeli membandingkan program yang ditawarkan, dengan mudah dapat ditangkap bahwa pembicaraan konkret kelanjutan agenda pemberantasan korupsi seolah sengaja dihindari. Berkurangnya janji untuk memberantas korupsi tersebut menjadi pertanda melemahnya komitmen untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. Padahal, dengan mengusung moto "lanjutkan", komitmen memberantas harus menjadi bagian yang tetap terus dilanjutkan. Sekalipun jauh lebih baik dibanding pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan sebelum periode 2004-2009, keharusan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi tidak terlepas dari masih banyaknya epi-sentrum korupsi yang belum terjamah proses hukum.

Pelemahan KPK

Sulit dibantah, bila berbicara soal komitmen Yudhoyono melanjutkan pemberantasan korupsi, akan timbul banyak perdebatan. Namun perdebatan tersebut tiba-tiba akan berhenti bila jeli melihat pusaran kepentingan yang berada di balik kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra. Lebih dari itu, sikap mengambang Yudhoyono terhadap segala macam upaya pelemahan KPK cukup untuk menjadi bukti betapa komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi jauh di bawah harapan masyarakat.

Dalam konteks itu, segala bentuk pelemahan KPK, termasuk kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra, terjadi dalam masa-masa persiapan menuju kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Karena bertepatan dengan masa tersebut, banyak kalangan memperkirakan Yudhoyono akan menunjukkan keberpihakan kepada KPK. Namun, fakta yang sesungguhnya terjadi, jangankan berpihak.Yudhoyono seperti membiarkan KPK diserang dari berbagai penjuru angin. Pembiaran tersebut, misalnya, amat mudah dijelaskan dan dibuktikan pada saat BPKP hendak "mengaudit" KPK

Pertanyaan yang muncul ketika itu, jika dalam suasana menuju masakampanye saja Yudhoyono tidak menunjukkan sikap memihak KPK, bagaimana mungkin pemihakan akan muncul setelah memenangi pemilihan. Keraguan itu terbukti karena sepanjang tahun pertama Yudhoyono-Boediono, KPK berada dalam periode paling sulit. Sekiranya dukungan masyarakat tidak solid, bukan tidak mungkin KPK telah berkalang tanah. Bahkan, dalam satu tahun terakhir, KPK mampu bertahan lebih karena aliran energi yang diberikan masyarakat.

Padahal, secara jujur sulit harus diakui, image positif Yudhoyono dalam agenda pemberantasan korupsi lebih banyak diperoleh karena hasil kerja keras KPK. Tanpa performance KPK, kisah sukses pemberantasan korupsi sulit ditorehkan secara jelas. Bagaimana mungkin Yudhoyono menceritakan kemajuan agenda pemberantasan korupsi sekiranya hanya menggunakan capaian institusi kepolisian dan kejaksaan, yang berada langsung di bawah presiden. Bahkan, pengalaman satu tahun terakhir, perkembangan yang terjadi, kalangan internal kepolisian dan kejaksaan justru nyaris memberikan image negatif bagi Yudhoyono.

Benar adanya, guna menelusuri skenario di balik kriminalisasi Bibit-Chandra, Yudhoyono membentuk Tim 8. Hasilnya, tim tersebut membenarkan skenario rekayasa tersebut. Untuk itu,Yudhoyono "memerintahkan" penyelesaian kasus Bibit-Chandra di luar pengadilan (out-of-court settlement). Sayangnya, kesalahan kejaksaan membangun argumentasi hukum membuat KPK terperangkap dalam proses hukum yang panjang. Terakhir, perangkap itu benar-benar membuat KPK tersudut, yaitu dengan adanya putusan MA yang menyatakan menolak (niet ontvanke-lijk verklaard) permohonan peninjauan kembali praperadilan SKPP Bibit-Chandra yang diajukan kejaksaan.

Skandal Century

Di luar pelemahan KPK, skandal lain yang membuat banyak pihak menggugat komitmen pemberantasan korupsi Yudhoyono adalah pengucuran dana (bailout) penyelamatan Bank Century. Sebagaimana diketahui, hasil Panitia Khusus Hak Angket Century telah diselesaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Maret lalu. Melalui voting, mayoritas anggota DPR memilih opsi C bahwa dalam kebijakan bailout dan aliran dana Bank Century diduga terjadi penyimpangan sehingga diserahkan kepada proses hukum. Hasil itu menggagalkan opsi A yang berpendirian bahwa bailout dan aliran dana Bank Century tidak bermasalah.

Namun masalah yang sesungguhnya tidak terletak pada kekalahan pendukung opsi A, melainkan lebih pada sikap politik Yudhoyono yang menolak hasil akhir penggunaan hak angket Bank Century. Dalam pidato yang disampaikan sehari setelah Rapat Paripurna DPR itu,Yudhoyono sepertinya berupaya menghidupkan kembali opsi A, yang nyata-nyata ditolak oleh kekuatan mayoritas di DPR. Dalam konteks itu, pidato yang berupaya memenangkan opsi A itu benar-benar menjadi suara sumbang dari Istana. Karena itu, sulit membantah bahwa dana Bank Century tidak mengalir ke partai politik dan/atau pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, pidato Yudhoyono menjadi pesan terselubung bagi penegak hukum agar tidak menindaklanjuti proses hukum bailout Bank Century.

Setidaknya, dengan pidato itu, sebagai institusi penegak hukum yang berada langsung di bawah Presiden, kepolisian dan kejaksaan benar-benar kehilangan nyali menindaklanjuti upaya membongkar skandal Century-Tidak hanya itu, pesan di balik pidato Yudhoyono juga berembus kencang ke KPK. Buktinya, KPK seperti mengalami mati-rasa permanen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR.

Ketika penyelesaian skandal Century mengalami kebuntuan, sesungguhnya kita tengah melihat potret buram pemberantasan korupsi di negeri ini. Celakanya, potret itu terjadi tepat pada tahun pertama pemerin tahan Yudhoyono-Boediono. Melihat cara-cara yang digunakan kalangan Istana merapatkan barisan dalam menghadapi skandal Bank Century, logika umum masyarakat menjadi sulit digerakkan ke arah yang berlawanan dengan kesimpulan opsi C.

 

Banyak kalangan sadar, dalam satu tahun pertama bukan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti agenda pemberantasan korupsi. Sebut saja, misalnya, upaya pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun upaya itu lebih banyak dinilai sebagai langkah sporadis. Karena itu, langkah yang dilakukan Yudhoyono itu sulit menutupi misteri di balik kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra (baca pelemahan KPK) dan langkah over-defensive pihak Istana dalam skandal Bank Century.

Dengan fakta tersebut, tidak mudah membantah rasa hambar pemberantasan korupsi selama satu tahun pertama pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Rasa hambar tersebut akan terasa semakin menyakitkan dengan adanya pemberian grasi dan hujan remisi bagi sejumlah koruptor. Karena itu, amat masuk akal jika ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum meningkat tajam.

Saldi Isra

GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG

Sumber:http://bataviase.co.id/node/427862

Login

Karya Buku