Majalah Gatra, 17 Maret 2010.

Suara Sumbang Istana

Oleh Saldi Isra

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND), Padang

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di Istana Merdeka (4/3) patut dicermati dengan seksama. Sebagai sebuah tanggapan atas hasil Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR-RI, pidato Yudhoyono jelas menimbulkan multi-pesan dan multi-makna. Pesan dan makna yang ada di belakangnya menjadi semakin beragam karena pidato tersebut disampaikan setelah DPR selesai melakukan sidang paripurna.

Jika diletakkan dalam konteks hubungan antar-lembaga, sebenarnya, pidato Presiden Yudhoyono tidak perlu lagi disampaikan begitu DPR telah sampai kepada kesimpulan akhir. Selain karena alasan substansi yang dikemukakan telah diperjuangkan partai politik “mitra” Presiden di Pansus Century, pidato tersebut potensial merusak hubungan DPR dan Presiden. Potensi itu amat mungkin menjadi nyata karena substansi pidato Yudhoyono berbeda secara diametral dengan hasil Pansus Century.

Sekiranya memang bermaksud memengaruhi hasil akhir pansus, seharusnya pidato Presiden Yudhoyono disampaikan sebelum rapat paripurna DPR dilaksanakan. Bahkan dapat dipastikan, denyutnya akan jauh lebih berbeda jika Yudhoyono memberanikan diri hadir di Pansus Century. Apalagi, banyak suara yang secara terbuka menghendaki kehadiran Presiden memberikan keterangan ketika proses penggunaan hak angket masih berlangsung.

Ketika pesan dengan nada berbeda baru diucapkan setelah forum perdebatan ditutup, sadar atau tidak, pidato Yudhoyono tak ubahnya seperti bulan kesiangan. Yang pasti, pidato terlambat Yudhoyono tersebut tidak mungkin lagi mengubah sikap mayoritas partai politik di DPR. Yang dirasakan masyarakat, pidato Yudhoyono semakin menambah kontroversi yang ada di sekitar upaya membongkar skandal Bank Century sampai ke akar-akarnya.

Dari semua substansi pidato yang disampaikan, Presiden Yudhoyono menempatkan isu aliran dana bailout Bank Century sebagai perhatian utama. Pilihan seperti itu cukup untuk dijadikan bukti bahwa dari semua rangkaian masalah yang dipergunjingkan, isu aliran dana Bank Century benar-benar menggetarkan kokohnya tangga istana dan membuat resah orang-orang di dalamnya. Padahal, berfikir kronologis-sistematis, seharusnya respon dimulai dari pengambilan kebijakan bailout atas Bank Century.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah aliran dana sebagai isu utama. Namun ketika terjadi lompatan logika, pidato Presiden Yudhoyono justru semakin menarik untuk dicermati. Dalam hal ini, Presiden Yudhoyono menyatakan, tuduhan bailout kepada Bank Century telah disalahgunakan untuk menyokong tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu, nyata-nyata tidak terbukti, dan memang tidak pernah ada.

Dikatakan sebagai lompatan logika, Pansus Century sama sekali tidak pernah sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa dugaan aliran dana bailout Bank Century ke partai politik dan/atau pasangan calon presiden-wakil presiden sama sekali tidak terbukti. Terkait dengan isu ini, kesimpulan Pansus Century hanya menyatakan bahwa proses penyelidikan dan penelusuran aliran dana yang dilakukan pansus belum dapat dituntaskan karena kendala kewenangan pro justicia dan keterbatasan waktu.

Pertanyaannya, dari mana Presiden Yudhoyono menarik kesimpulan bahwa tuduhan seputar aliran dana tersebut nyata-nyata tidak terbukti?

Tidak berhenti sampai pada kesimpulan itu, Yudhoyono melakukan lompat logika berikutnya yaitu dengan menegaskan bahwa aliran dana yang dituduhkan sejumlah kalangan selama ini, sama sekali memang tidak pernah ada. Bahkan dalam isu yang sama, sengaja atau tidak, Presiden Yudhoyono mempersempit tuduhan penerimaan aliran dana Bank Century dari partai politik dan/atau pasangan calon presiden-wakil presiden menjadi hanya sebatas tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu saja.

Dengan lompatan-lompatan itu, Presiden Yudhoyono sebenarnya sedang berupaya menghidupkan kembali kesimpulan opsi A yang tertolak pada proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna DPR. Penegasan yang bertolak-belakang dengan kesimpulan opsi C, bisa jadi, membuat banyak kalangan semakin yakin bahwa partai politik dan/atau pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu memang menikmati aliran dana Bank Century.

Terkait dengan masalah aliran dana, kecurigaan masyarakat seharusnya tidak selalu dimaknai sebagai praktik-praktik buruk yang penuh prasangka jahat. Melacak aturan dana kampanye dan penegakan hukumnya, kecurigaan masyarakat bukanlah sesuatu yang tanpa alasan sama sekali. Setidaknya, sebagian masyarakat cukup mengerti bahwa pengaturan dana kampanye amat fleksibel dan tidak mudah mendeteksi sumber dana yang digunakan. Apalagi, selama masa kampanye, masyarakat melihat sendiri ada partai politik dan/atau pasangan calon presiden-wakil presiden berupaya meraih suara pemilih dengan dukungan dana yang, sepertinya, nyaris tanpa batas.

Selain aliran dana, terkait dengan kebijakan bailout, berdasarkah hasil voting, DPR menerima opsi bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter. Meski posisi politik DPR sangat terang, pidato Yudhoyono hadir dengan posisi yang diametral dengan kesimpulan akhir DPR. Dalam hal ini Yudhoyono menegaskan, penyelamatan Bank Century adalah pilihan kebijakan yang tepat sehingga tidak ada pihak yang mempersalahkan kebijakan demikian. Untuk membenarkan kebijakan bailout Bank Century, Presiden Yudhoyono menyebut Boediono dan Sri Mulyani sebagai dua orang putra bangsa yang tidak sedikitpun meninggalkan catatan buruk terkait dengan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pribadinya.

Namun demikian, pilihan vis a vis dengan hasil akhir DPR menjadi gambaran betapa kuatnya upaya Presiden Yudhoyono menghidupkan kembali opsi A dari luar gedung DPR. Sikap tersebut membenarkan anggapan yang berkembang selama proses di Pansus Century, Presiden begitu mudahnya menaklukan sejumlah kekuatan politik di DPR. Padahal, dalam melakasanakan fungsi pengawasan yang diberikan oleh UUD 1945, haram bagi anggota DPR menggadaikan begitu saja hak-hak konstitusionalnya yang berujung pada meluruhnya fungsi pengawasan. Begitu tertakluk, mereka sebetulnya sedang menggunakan jubah legislatif untuk kepentingan eksekutif.

Jika diletakkan dalam hubungan antarlembaga negara, penyampaian pidato setelah pengambilan keputusan akhir di DPR potensial merusak hubungan antara Presden dan DPR. Secara konstitusional, pidato Presiden dapat dikatakan sebagai konkret perlawanan terbuka atas hak konstitusional DPR (berupa fungsi pengawasan) yang diamanatkan oleh UUD 1945. Yang dikhawatirkan, pidato Presiden Yudhoyono dimaknai sejumlah kekuatan politik di DPR sebagai upaya menabuh genderang perang. Sekiranya hal itu terjadi, hubungan eksekutif dan legislatif bisa mengalami deadlock.

Selain dapat memicu ketidakharmonisan antara eksekutif-legislatif, pidato Presiden juga potensial mengancam rekomendasi Pansus Century yang menyerahkan kepada lembaga penegak hukum guna menindaklanjuti penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan bailout Bank Century. Dengan sikap yang secara terbuka membenarkan kebijakan bailout Bank Century, pidato Presiden dapat saja menjadi sinyal bagi penegak hukum yang berada di lingkungan eksekutif untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi DPR. Paling tidak, pidato tersebut akan menjadi simalakama bagi kepolisian dan kejaksaan.

Sebetulnya, pernyataan terbuka Presiden Yudhoyono itu pula yang membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa KPK menjadi lembaga yang (mungkin) paling kredibel menyelesaikan proses hukum skandal Bank Century. Selain tidak berada di bawah eksekutif, tipologi skandal Bank Century memenuhi semua karakter kasus yang dapat ditangani KPK. Meski demikian, banyak kalangan percaya, tidak mudah bagi KPK membongkar skandal Bank Century sampai ke akar-akarnya. Karenanya, DPR harus segera membentuk tim pengawas tindak lanjut rekomendasi Pansus Century.

Dalam konteks hubungan antarlembaga, pidato Presiden Yudhoyono dapat dibaca sebagai bentuk konkret problem akut legitimasi ganda yang diterima eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial. Sebagaimana disinyalir oleh Juan J Linz (1992), pada masanya legitimasi tersebut akan sampai pada titik who has the stronger claim to speak on behalf of the people? Namun, ketika proses politik di DPR menemukan titik akhir, pidato Presiden Yudhoyono akan lebih banyak dimaknai sebagai suara sumbang dari Istana.

Yang perlu disadari, menegasikan hasil kerja Pansus Century berpotensi mendorong kekuatan politik pendukung opsi C mencari jalannya sendiri. Jalan itu dapat bergerak ke arah pemakzulan. Bukan tidak mungkin, suara sumbang Istana akan menjadi energi ekstra bagi pendukung opsi C untuk bergerak menuju pemakzulan.