Sepanjang tahun 2010, penegakan hukum tak ubahnya sebuah lukisan buram dengan latar suram. Bahkan, lebih jauh dari itu, ada kalangan yang berpendapat bahwa sesungguhnya penegakan hukum seperti sedang berada dalam sebuah lorong gelap yang panjang.

Semua gambaran itu seperti mendapat pembenaran yang tak terbantahkan oleh sejumlah megaskandal. Sebut saja bagaimana kemampuan hukum dan penegak hukum pada saat berhadapan dengan seorang pegawai negeri golongan III Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus H.P. Tambunan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kehilangan taji ketika berhadapan dengan seorang warga negara bernama Nunun Nurbaetie dalam kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Di tengah potret itu, menyongsong tahun 2011, pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan: bagaimana prospek penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi? Bagi mereka yang peduli pada penegakan hukum, pertanyaan itu menjadi penting karena semua longsoran megaskandal akan menjadi beban sepanjang tahun 2011. Selain itu, pada penghujung tahun 2010 dilakukan pengisian posisi-posisi penting lembaga penegak hukum.

Secara teori, membahas masalah penegakan hukum tidak mungkin lepas diri tiga elemen pokok, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Sadar atau tidak, tiga elemen itu akan saling memberi pengaruh dalam jagat penegakan hukum. Meski demikian, banyak kalangan percaya bahwa penegak hukum menjadi faktor kunci.
Bagi mereka yang menerima pandangan itu, hukum yang mengandung segudang kelemahan dan kekurangan masih mungkin berjalan baik bila dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik. Dengan demikian, substansi hukum yang sempurna tidak akan mampu memberi banyak pengaruh bila dijalankan oleh penegak hukum bermoral rendah. Dalam pengertian itu, penganut paham ini percaya bahwa peraturan perundang-undangan dan budaya hukum masyarakat bukan merupakan faktor dominan.

Meski cara pandang seperti itu masih mungkin diperdebatkan lebih jauh, prospek penegakan hukum tahun 2011 menjadi lebih tepat dengan menempatkan penegak hukum sebagai faktor utama. Bagaimanapun, pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan, potret buram penegakan hukum lebih banyak disebabkan ketidakberesan sebagian penegak hukum. Hal demikian tidak bermakna bahwa semua penegak adalah buruk. Namun, karena tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, perilaku menyimpang itu menutup perilaku baik penegak hukum yang lain.

Cara pandang yang menempatkan penegak hukum sebagai faktor dominam tidak mungkin pula dilepaskan dari pengalaman perbaikan serangkaian peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan jagat penegakan hukum. Langkah perbaikan itu seperti tidak memberi pengaruh signifikan karena terjebak dalam perilaku menyimpang penegak hukum. Penyimpangan-penyimpangan yang ada menjadikan hukum sepertimengalami pembusukan yang amat serius.

Dari semua lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang paling banyak mendapat sorotan publik. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, dua institusi ini sepertinya tidak banyak beringsut dari waktu ke waktu. Padahal, penegakan hukum memerlukan polisi dan jaksa yang mampu serta mau berubah dan bergerak cepat. Merujuk pada sejumlah peristiwa besar, selalu tersedia kesempatan untuk memperbaiki diri. Sayang, kesempatan yang ada berlalu begitu saja.

Bagi kepolisian, misalnya, keterangan bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Susno Duadji, dalam skandal pajak dengan tokoh sentral Gayus seharusnya menjadi momen untuk membongkar jaringan mafia di internal kepolisian. Yang terjadi kemudian, kesempatan itu berlalu begitu saja. Bahkan, dengan menggunakan dalil hukum yang dapat dikatakan represif, kepolisian justru melakukan serangan balik (fight back) dengan cara mencari kesalahan Susno.

Sebagai orang yang pernah memegang salah satu posisi kunci di jajaran kepolisian, upaya mengoptimalkan pengakuan Susno untuk membongkar mafia di jajaran kepolisian seharusnya dilakukan. Tidak hanya itu. Sebagai sumber informasi, Susno layak mendapatkan proteksi. Jangankan proteksi, Susno justru menerima kenyataan pahit. Padahal, bilaada keingian kuat, pengakuan Susno seharusnya dijadikan sebagai titik awal untuk membongkar kotak pandora praktek mafia hukum dan kemungkinan jejaring mafia hukum yang terkait dengan kepolisian.

Karut-marut wajah kepolisian dalam penegakan hukum masih dapat dilihat dari ''pembebasan'' Gayus ke Pulau Bali. Untuk sebuah skandal yang menjadi perhatian publik, kehadiran Gayus di Bali adalah sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Dari situ pula dapat dilacak bahwa semangat melindungi korps (esprit de corps) dimaknai dengan cara yang keliru. Padahal, bila mau menyelamatkan korps, semua yang terlibat dalam pelarian Gayus harus dihukum. Bahkan, demi esprit de corps yang keliru itu pula, langkah hukum berhenti sebatas penindakan petugas lapangan.

Gejala yang sama tidak hanya terjadi di lingkungan kepolisian, melainkan juga merasuk di jajaran kejaksaan. Pengakuan Gayus bahwa ia telah memberikan uang US$ 500.000 kepada petinggi di lingkungan Kejaksaan Agung seperti tidak memberikan tekanan apa-apa. Seharusnya keterangan itu dijadikan sebagai modal dasar untuk membongkar praktek mafia hukum di kejaksaan. Melihat kejadian itu, publik teringat kembali skandal yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan. Sebagaimana diketahui, demi esprit de corps yang keliru pula, proses hukum berhenti sampai di Jaksa Urip.

Di tengah karut-marut tersebut, dalam kurun waktu sekitar enam tahun terakhir, penegakan hukum cukup terselamatkan oleh hasil KPK. Namun kita harus mulai siap menerima kenyataan yang berbeda. Sepanjang tahun 2011 akan menjadi periode tersulit bagi KPK. Sebab sulit bagi lembaga super ini mempertahankan performance dua-tiga tahun sebelumnya. Selain harus terus berjuang memulihkan kepercayaan akibat terpaan berbagai masalah, lembaga ini juga harus berperang dengan keterbatasan waktu dan tekanan politik yang tidak kecil.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, KPK harus mampu menyelesaikan beberapa megaskandal. Tercatat sejumlah "pekerjaan rumah" megaskandal dengan spektrum politik tinggi, seperti kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan menindaklanjuti skandal Bank Century. Beban itu akan bertambah berat dengan kuatnya desakan bagi KPK untuk mengambil alih skandal rekayasa pajak yang melibatkan Gayus.

Dengan berbagai cacatan tersebut, tidak berarti harapan untuk menggerakkan penegakan hukum --termasuk memberantas korupsi-- akan jalan di tempat atau jauh lebih buram. Beberapa perkembangan terakhir menunjukkan, sisa optimisme agar penegakan hukum mampu keluar dari potret buram berlatar suram masih ada. Diharapkan, sisa optimisme itu berubah menjadi energi positif.

Sisa optimisme yang mungkin digerakkan adalah pergantian petinggi kepolisian dan kejaksaan. Sebagai orang baru pada pimpinan tertinggi, Kepala Polri dan Jaksa Agung seharusnya mampu menjadikan tahun 2011 sebagai tahun kebangkitan penegakan hukum. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengubah sisa optimisme itu menjadi energi positif.

Barangkali, yang paling ringkas dan sederhana dilakukan untuk meraih quick wins adalah membongkar praktek mafia hukum. Tidak berhenti sampai di situ, Kepala Polri dan Jaksa Agung baru juga harus berani melakukan perombakan total untuk menyingkirkan mereka yang terindikasi merusak kepolisian dan kejaksaan.

Sementara itu, bagi KPK, tahun 2011 harus dijadikan sebagai waktu untuk membuktikan bahwa lembaga ini pantas menyandang simbol extra-ordinary body dalam memberantas korupsi. Waktu kurang dari satu tahun yang tersisa bagi komisioner KPK generasi kedua harus menjadi pembuktian bahwa mereka mampu keluar dari krisis kepercayaan dan tekanan politik. Pembuktian dari itu semua, seberapa mampu KPK menuntaskan skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, skandal Bank Century, dan mengambil alih penyelesaian skandal Gayus.

Sekiranya Kapolri, Jaksa Agung, dan komisioner KPK gagal mengubah optimisme yang tersisa menjadi energi poisitif, tahun 2011 kembali akan menjadi tahun buram berlatar suram dalam jagat penegakan hukum. Bila hal itu terjadi, bersiaplah menerima negeri ini dikelola oleh para mafioso.

Saldi Isra
Guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

http://gatra.com/2011-01-05/versi_cetak.php?id=144378