Saldi Isra

Majalah Gatra Edisi 2-8 Oktober 2014

Drama persetujuan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, 26 September dini hari lalu, masih menyisakan babak berikutnya. Tidak hanya akan menghadirkan rekor baru dalam pengajuan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi, persetujuan tersebut menyisakan persoalan konstitusional sangat serius, yang disebabkan oleh sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menolak perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.

                Sebagai salah satu pihak pemegang otoritas dalam pembahasan dan persetujuan bersama sebuah RUU, penolakan tersebut menimbulkan polemik dan juga pertanyaan: bagaimana mungkin Presiden SBY menolak ketika menteri yang mewakili di DPR telah menyatakan menyetujui di ujung rapat paripurna DPR. Meskipun demikian, Presiden SBY menyatakan bahwa ia tidak menyetujui perubahan model pemilihan tersebut. Karena itu, sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri, dalam posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY telah memerintahkan partainya mendukung pemilihan langsung dengan beberapa catatan perbaikan.

                Namun, ketika langkah persetujuan bersama menuju pemungutan suara (voting), Fraksi Partai Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang (walk out). Padahal di saat yang bersamaan, tiga partai politik lainnya (PDI-P, PKB, dan Hanura) telah bersiap untuk medukung opsi yang ditawarkan Partai Demokrat. Sangat disayangkan, pergeseran sikap ketiga partai politik tersebut tak mampu mencegah pilihan walk out partai politik peraih kursi DPR terbanyak dalam pemilu legislatif 2009 ini. Dengan pilihan demikian, disadari atau tidak, pilihan walk out Fraksi Partai Demokrat jelas memudahkan jalan pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

                Sekalipun telah diarahkan SBY untuk memilih opsi pemilihan langsung, dalam kenyataanya, Fraksi Partai Demokrat lebih bertahan pada sepuluh poin langkah perbaikan yang ditawarkan. Padahal, bila dicermati arahan SBY, penekakan lebih kepada mempertahankan pemilihan langsung, sementara langkah perbaikan dapat dikatakan sebagai syarat tambahan, yang sebagiannya tak harus menjadi substansi undang-undang.  Anehnya, bagi Fraksi Paartai Demokrat, syarat tambahan itu menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan pemilihan langsung itu sendiri.

                Karena bentangan fakta itu, Presiden SBY benar-benar berada dalam pilihan yang serba sulit. Namun, karena mempertahankan kepala daerah dipilih langsung merupakan sikap untuk menjaga daulat rakyat dan model demokrasi yang dibangun sejak reformasi, SBY berencana menggunakan wewenang subyektifnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 UUD 1945, yaitu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Dengan segala kemungkinan pro-kontra yang akan mengiringi pilihan Perppu ini, pertanyaannya: bagaimana memastikannya pilihan darurat ini terlaksana?

 

Gagalnya Posisi Kunci

Sebetulnya, jika sejak semula bertegas-tegas, SBY tidak akan dihadapkan kepada posisi rumit dan dilematis seperti saat ini. Bagaimanapun, dari posisi faktual yang dimilikinya, SBY dengan mudah memastikan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap bertahan. Dikatakan demikian, SBY memiliki dua posisi kunci yang tidak dimiliki tokoh politik manapun di tengah pusaran tarik-menarik pembahasan RUU Pilkada. Posisi kunci pertama, SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam posisi ini, SBY memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan memastikan Fraksi Partai Demokrat berada dan bertahan dalam opsi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Setelah melihat pilihan walk-out dalam paripurna persetujuan RUU Pilkada, SBY dapat dikatakan gagal memastikan Fraksi Partai Demokrat berada dalam jalur pemilihan langsung. Bahkan dengan menggunakan alasan sepuluh opsi perbaikan yang ditawarkan tidak mendapat dukungan, Fraksi ini memilih langkah yang mungkin tidak banyak diduga berbagai kalangan. Karena itu, sejak semula saya sudah menduga bahwa opsi pemilihan langsung dengan syarat tambahan itu akan menjadi jebakan dan dengan mudah masuk dalam opsi pemilihan oleh DPRD. Apalagi, selama masa-masa kritis pembahasan menuju persetujuan bersama, SBY sedang berada dalam posisi tidak memungkinkan memantau secara langsung perkembangan di DPR.

Terkait dengan ini, dalam sebuah tulisan, saya mengemukakan bahwa sikap Partai Demokrat ini berpotensi menyimpan jebakan yang dapat memaksa secara darurat masuk dalam skenario yang dirancang Koalisi Merah-Putih (Kompas, 24 September 2014). Dari bentangan fakta di Sidang Paripurna DPR, tidak dipenuhinya syarat tambahan inilah yang dijadikan sebagai alasan walk-out yang memudahkan opsi pemilihan melalui lembaga perwakilan mengalahkan opsi pemilihan langsung. Karena itu, tidak terlalu berlebihan mengatakan bahwa dramatisasi walk-out Fraksi Partai Demokrat tersebut didesain begitu rupa untuk merampas daulat rakyat.

Melihat proses politik yang acap kali berkembang amat liar di DPR, mestinya SBY memastikan posisi kunci pertama tersebut dengan posisi kunci kedua, yaitu peran sentral presiden dalam proses  legislasi. Dalam soal ini, sebagai Presiden, SBY memiliki otoritas sebanding dengan 560 orang anggota DPR saat membahas dan menyetujusi rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Secara konstitusional, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan memakai logika Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, bila keinginan presiden berbeda dengan keinginan mayoritas kekuatan politik di DPR, maka persetujuan bersama seharusnya tidak terjadi.

Merujuk posisi konstitusional demikian, gugatan mendasar yang mesti diajukan: apakah perintah yang disampaikan SBY kepada Fraksi Partai Demokrat juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri? Gugatan tersebut menarik dikemukakan, sekiranya Fraksi Partai Demokrat gagal pada proses politik di rapat paripurna DPR, menteri dalam negeri akan menjadi lapis pertahanan terakhir untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Caranya sangat sederhana, menteri dalam negeri menolak memberikan pesetujuan atas opsi pemilihan oleh DPRD.

Ketika posisi kunci yang kedua ini juga gagal menghambat opsi pemilihan melalui DPRD, rangkaian pertanyaan elementer yang patut dikemukakan: apakah Presiden SBY memberikan arahan kepada Menteri Dalam Negeri dengan materi serupa yang diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat? Sekiranya tidak, secara sederhana patut diduga arahan kepada Fraksi Partai Demokrat jauh dari sungguh-sungguh. Bila SBY memberikan arahan serupa, mengapa menteri dalam negeri tetap memberikan persetujuan atas opsi yang tidak diinginkan Presiden? Lalu, setelah situasi kritis paska voting, adakah komunikasi antara menteri dalam negeri dengan Presiden SBY? 

 

Langkah Darurat

Terlepas dari perdebatan di sekitar drama persetujuan RUU Pilkada ini, pernyataan dan sikap Presiden SBY untuk menerbitkan Perppu dapat menjadi harapan baru memulihkan daulat rakyat dalam menentukan kepala daerah. Sangat mungkin pro-kontra awal yang akan mengiringi sikap ini adalah tudingan bahwa Presiden SBY tak memiliki alasan kuat untuk memenuhi syarat “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” seperti termaktub dalam Pasal 22 UUD 1945. Soal alasan ini, tidak mungkin dihindari dan selama ini ketika presiden menerbitkan Perppu gugatan di sekitar keterpenuhan syarat ini selalu hadir ke peremukaan.

                Guna memastikan langkah darurat ini, Presiden SBY harusnya sesegera mungkin mengesahkan RUU Pilkada dan mengundangkannya dalam lembaran negara. Pengesahan dan pengundangan ini sama sekali tak dimaksudkan bahwa Presiden SBY setuju dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, tetapi lebih pada pertimbangan untuk mempercepat penerbitan Perppu. Selain itu, demi memastikan bertahan dalam rezim pemilihan kepala daerah secara langsung, Presiden SBY harus pula menerbitkan Perppu lain guna merevisi terbatas UU Pemerintahan Daerah yang mengatur otoritas DPRD memilih kepala daerah. Tanpa Perppu kedua ini, pemilihan langsung sangat mungkin terhambat karena otoritas DPRD memilih kepala daerah tidak direvisi dalam UU Pemerintahan Daerah.

                Namun, yang jauh lebih mendasar, kegagalan Presiden SBY menggunakan kedua posisi kunci di atas untuk menghambat skenario Koalisi Merah-Putuh tak cukup ditebus hanya dengan menerbitkan Perppu tersebut. Sekiranya penerbitan Perppu hanya sebatas merespon kemarahan publik terhadap sikap Fraksi Partai Demokrat dan kegagalan SBY menggunakan posisi kunci dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945, maka semua yang terjadi selama ini adalah lelucon belaka. Bila motivasi demikian yang ada di belakang langkah Presiden SBY ini, hampir dapat dipastikan Perppu akan kandas dalam proses persetujuan di DPR.

                Karena itu, untuk membuktikan bahwa penerbitan Perppu benar-benar menjadi langkah darurat penyelamatan daulat rakyat dalam menentukan kepala daerah, Presiden SBY perlu menegaskan dan menjamin bahwa Fraksi Partai Demokrat akan menjadi fraksi yang berada di garis paling depan memperjuangkan diterimanya Perppu menjadi undang-undang. Tanpa penegasan seperti itu, sangat mungkin Fraksi Partai Demokrat melakukan akrobatik politik bentuk lain ketika Perppu memerlukan persetujuan DPR. Artinya, pada tahap awal keseriusan SBY dapat dibaca dari penegasannya secara terbuka posisi Fraksi Partai Demokrat.