Gatra, 27 Juni 2011

Bila pemaknaan yang dikemukakan itu diletakkan dalam heboh kursi haram ini, kejadian itu tidak hanya masalah pemalsuan. Sebagai tindakan yang berujung menihilkan pilihan rakyat,''jalan pintas'' menggunakan surat palsu untuk mengalihkan kursi DPR kepada mereka yang tidak berhak merupakan kejahatan konstitusi yang amat serius.

Oleh: Saldi Isra
Guru besar hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Heboh ''kursi haram'' dalam proses pengisian anggota DPR periode 2009-2014 menambah catatan buram penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009. Tidak terbantahkan, isu sekitar kursi haram yang dipicu adanya indikasi pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I itu merupakan bukti tambahan betapa karut-marutnya rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2009.

Sebagaimana diberitakan hampir semua media massa nasional dalam beberapa waktu terakhir, skandal ''kursi haram'' itu menyeret banyak kalangan di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Merujuk pada pemberitaan yang ada, sepertinya mantan anggota KPU yang telah menyeberang ke Partai Demokrat, Andi Nurpati, menjadi tokoh sentral di tengah pusaran skandal ini. Sampai sejauh ini, heboh kursi haram ini berembus kencang memasuki ranah politik. Untunglah, embusan kencang itu pula yang membangunkan proses hukum dari mati suri.

Sebagai masalah hukum dan politik yang amat serius, untuk menelisik kebenaran isu kursi haram ini, Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja Mafia Pemilu 2009. Untuk itu, pada 21 Juni lalu, panitia kerja tersebut memanggil Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Bahkan, dalam pertemuan antara panitia kerja dan Mahkamah Konstitusi tersebut terungkap bahwa pada 12 Maret 2010, yang dilaporkan adalah Andi Nurpati karena telah menerima dan menggunakan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga palsu.

Lalu, bagaimana menjelaskan heboh kursi haram ini dalam sebuah pemilu yang demokratis? Bila apa yang berkembang pada saat ini benar adanya, dapatkah kejadian ini dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi (constitutional crime) yang serius? Dalam berbagai perspektif, partanyaan itu penting dikemukakan untuk mencegah cara pandang bahwa semua kursi DPR adalah haram. Bagaimanapun, nila setitik tidak boleh merusak susu sebelanga. ***

Dalam khazanah hukum tata negara (constitutional law), kejahatan konstitusi lebih sering ditujukan pada kejahatan-kejahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi. Misalnya kejahatan yang bermuara pada pemakzulan, seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, suap, dan tindak pidana berat lainnya. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh mereka yang melakukan tugas publik (public official), sehingga dapat bermuara pada proses pemberhentian dalam masa jabatan.

Sekalipun kejahatan konstitusi itu terkait erat dengan konsep tindak pidana, dalam perkembangannya, penyebutan kejahatan konstitusi dapat dimaknai lebih luas. Misalnya, pada 1896 sebuah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan keuangan dinyatakan oleh Robert Samuelson sebagai kejahatan konstitusi. Sejak peristiwa ini, terminolgi kejahatan konstitusi lumrah digunakan untuk menyebutkan penistaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Sebagai masalah mendasar dalam praktek ketatanegaraan, Black Law's Dictionarymenyebut kejadian serupa sebagai bentuk pelanggaran konstitusi (constitutional tort). Secara sederhana, pelanggaran itu terjadi bila perbuatan pejabat negara menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Karenanya, pelanggaran yang terjadi akan menjadi sangat serius bila menisbikan hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Apalagi bila tindak pidana itu terkait dengan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.

Bila pemaknaan yang dikemukakan itu diletakkan dalam heboh kursi haram ini, kejadian itu tidak hanya masalah pemalsuan. Sebagai tindakan yang berujung menihilkan pilihan rakyat,''jalan pintas'' menggunakan surat palsu untuk mengalihkan kursi DPR kepada mereka yang tidak berhak merupakan kejahatan konstitusi yang amat serius. Karenanya, menjatuhkan pidana pemalsuan saja bagi pelakunya dapat dikatakan jauh dari memadai. Bagaimanapun, dengan hanya menjatuhkan pidana secara konvensional, perbuatan serupa berpotensi terulang di masa mendatang.

Dengan meletakkan ke dalam konstitusi, tindakan untuk menihilkan pilihan rakyat itu merupakan pengingkaran nyata terhadap sejumlah ketentuan dalam UUD 1945. Misalnya, kejadian ini merupakan pengingkaran serius atas prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tidak hanya itu. Memanipulasi hasil pemilu dapat dikatakan mencederai pemilu yang jujur dan adil. Bahkan, yang amat berbahaya, bila benar upaya ini dilakukan anggota KPU, skandal kursi haram ini jelas merusak citra KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan mandiri.

Karenanya, untuk memberikan efek jera, penjatuhan sanksi dalam dunia sepak bola perlu dipikirkan. Bagi negara-negara yang maju sepak bolanya, mereka yang merusak wajah sepak bola (seperti terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan) dilarang terlibat dalam dunia sepak bola seumur hidup. Bila hendak melakukan langkah yang lebih progresif, tidak ada salah pula melarang mereka yang terlibat dalam pemanfaatan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga palsu itu terlibat dalam dunia politik seumur hidup.

***

Sebagai kejahatan konstitusi yang serius, kasus kursi haram ini dipicu oleh kelemahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 10/2008). Kelemahan itu terjadi karena ketidakjelasan pengaturan yang terkait dengan perhitungan sisa kursi setelah tahap pertama. Berkaca pada pengalaman perhitungan kursi dalam Pemilu 2009, pada perhitungan suara tahap pertama hampir tidak terjadi masalah dan perdebatan.

Masalah dan perdebatan muncul ketika perhitungan tahap kedua. Terkait dengan hal ini, Pasal 205 ayat (3) UU Nomor 10/2008 menyatakan bahwa dalam hal masih terdapat sisa kursi, dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilihan umum yang mendapat suara sekurang-kurangnya 50% dari bilangan pembagi pemilih anggota DPR. Penetapan kursi semakin rawan bila tidak dapat diselesaikan pada tahap kedua, karena cara penentuan tahap ketiga tidak mudah dipahami secara sederhana.

Karena itu, bila pemilihan umum anggota legislatif 2014 masih tetap dengan sistem yang sama, pembentuk undang-undang (DPR-presiden) harus belajar betul dari segala masalah yang terjadi pada setiap tahap penetapan perolehan kursi. Merujuk pada pengalaman Pemilu 2009, karena penetapan perolehan kursi merupakan tahap paling rawan dan paling menegangkan, harus dipersiapkan desain penetapan perolehan kursi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tanpa itu, masalah kursi haram akan kembali mewarnai penyelenggaraan Pemilu 2014.

Terlepas dari kemungkinan proses hukum dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang terlibat, yang agak sulit dipahami adalah arah penyelesaian kasus ini seperti hanya dilokalisasi pada Andi Nurpati. Padahal, sebagai institusi yang bersifat kolektif kolegial, sulit menerima pandangan bahwa Andi Nurpati bermain sendiri. Sekalipun yang dilaporkan Mahkamah Konstitusi adalah satu nama, seharusnya proses hukum tidak melakukan lokalisasi.

Selain itu, untuk kepentingan masa depan penyelengaraan pemilu, yang paling penting dipikirkan adalah bagaimana mengatur dan memilih anggota KPU ke depan. Pemikiran ini diperlukan karena heboh kursi haram itu telah dijadikan senjata baru dan tambahan argumentasi bagi mereka yang berkeinginan agar anggota KPU dapat diisi calon yang berasal dari partai politik. Argumentasi yang mereka kemukakan cukup sederhana, ternyata orang yang bukan dari partai politik juga tidak bisa dijamin independensinya.

Apa pun alasannya, keinginan untuk mendorong orang partai politik menjadi anggota KPU harus ditolak. Selain merusak makna hadirnya KPU sebagai institusi yang mandiri, membenarkan orang partai menjadi anggota KPU sama saja dengan membiarkan wasit yang memimpin sebuah pertandingan sekaligus menjadi pemain. Karenanya, upaya yang paling mungkin dilakukan adalah memperbaiki proses rekrutmen anggota KPU. Bagaimanapun, proses rekrutmen ini seharusnya mampu memberi ruang bagi mereka yang memiliki karakter kuat dan secara substansi tidak ada keraguan dalam penguasaan masalah pemilu.

Di atas semua itu, yang paling mendesak dilakukan adalah mendorong proses hukum bekerja secara cepat dan benar. Bila selama ini lebih dari satu tahun kasus itu mengalami mati suri, kepolisian harus segera menindaklanjuti laporan Mahkamah Konstitusi. Tanpa itu, skandal kursi haram itu akan memperparah delegitimasi Pemilu 2009. Yang paling ditakutkan, menunda penyelesaian hukum berpotensi menimbulkan pandangan bahwa semua kursi anggota DPR adalah kursi haram.

Selain melokalisasi kemungkinan adanya kursi haram yang lain, penegakan hukum menjadi keniscayaan agar kejahatan konstitusi tidak mendapat tempat dalam setiap proses politik. Karena itu, tidak ada pilihan lain, penjahat konstitusi harus diberi hukuman berat agar tidak meluas seperti praktek korupsi yang sedang menggerogoti negeri ini.

http://arsip.gatra.com/2011-06-27/majalah/artikel.php?pil=23&id=149631